3 Argumentasi Kepala Desa Boleh Memberhentikan Perangkat Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan bahwa selaku berikut:

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa sesudah berkonsultasi dengan camat.

Baca Juga: Calon Perangkat Desa Wajib Berijazah SMU atau Yang Sederajat

Baca Juga: Mekanisme Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

(2) Perangkat Desa berhenti karena:

1. meninggal dunia;
2. undangan sendiri; dan
3. diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) abjad c alasannya:

1. usia sudah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. dinyatakan selaku terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun menurut putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan aturan tetap;
3. berhalangan tetap;
4. tidak lagi memenuhi standar sebagai perangkat Desa; dan
5. melanggar larangan selaku perangkat Desa.

(4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan karakter b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau istilah lain paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah ditetapkan.

(5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karakter c dikonsultasikan terlebih dulu kepada camat atau istilah lain.

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada kriteria pemberhentian perangkat Desa.

Baca Juga: Dasar Hukum Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa

Baca Juga: Kepala Desa Berwenang Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa

Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ihwal Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 wacana Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan selaku berikut:

(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

(2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alasannya:

1. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
2. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register masalah di pengadilan;
3. ketahuan dan ditahan; dan
4. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- ajakan.

(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) abjad a dan karakter c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah menurut keputusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan aturan tetap, dikembalikan terhadap jabatan semula.

Baca Juga: Batas Usia Pengangkatan Perangkat Desa

Demikianlah pejelasan wacana ketentuan Pasal 5 dan 6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ihwal Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 ihwal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menertibkan ihwal alasan Kepala Desa dibenarkan memberhentikan perangkat Desa. Semoga Kepala Desa bisa mengimplementasikan permendagri 67 Tahun 2017.

Berbagi :