Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Arah Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Uu Nomor 6 Tahun 2014

download image


Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong, dana Gampong merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN, didedikasikan bagi Gampong dan dipakai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan penduduk , dan pemberdayaan penduduk . Dana Gampong dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik di Gampong, mengentaskan kemiskinan, mengembangkan perekonomian Gampong, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar-Gampong.

Adapun arah dan kebijakan dana Gampong tahun 2019. Pertama, meningkatkan pagu budget dana Gampong. Diperkirakan dana Gampong 2019 akan mengalami peningkatan dari Rp75 triliun sampai Rp80 triliun. Kedua, menyempurnakan formulasi pengalokasian dana Gampong dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan. Ketiga, mengoptimalkan pemanfaaatan dana Gampong pada beberapa aktivitas prioritas Gampong, yakni 3-5 aktivitas. Keempat, melanjutkan skema padat karya tunai dalam penggunaan dana Gampong untuk pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik.

Kelima, memajukan takaran pemanfaatan dana Gampong untuk pemberdayaan penduduk . Keenam, mengembangkan perekonomian Gampong melalui optimalisasi tugas Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), membuat produk unggulan Gampong, dan memberikan akomodasi terusan permodalan. Ketujuh, memajukan akuntabilitas pelaksanaan dana Gampong lewat kebijakan penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan.

Kedelapan, sinergi pengembangan Gampongmelalui contoh kemitraan dengan dunia usaha. Kesembilan, melaksanakan penguatan atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dana Gampong, kapasitas SDM perangkat Gampong, serta koordinasi, konsolidasi dan sinergi dari tingkat pemerintahan pusat, pemda, kecamatan, sampai Gampong.

Penghitungan dana Gampong di 2019 haruslah benar-benar mengacu pada pasal 72 ayat 2 UU Gampong, yakni dana Gampong dihitung berdasarkan jumlah Gampong, dan dialokasikan dengan mengamati jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Gampong 2019 dihentikan berlawanan dengan amanat dan semangat UU Gampong.

Ada dua catatan penting yang lain. Pertama, soal penyaluran dana Gampong di tahun 2019 semestinya dua tahap saja sehingga mempermudah aparatur Gampong dalam penggunaan, absorpsi, dan pelaporan. Kedua, meminta pemerintah jangan mengedepankan fungsi korporasi di dalam Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)  alasannya adalah akan mematikan kearifan lokal Gampong. 

Sebaliknya, pemerintah mesti mendorong asas rekognisi atau legalisasi dan subsidiaritas di dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) .

download image