Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Aturan Modern Ihwal Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Aturan Terbaru Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Aturan Terbaru Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Mekanisme Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa mengacu pada ketentuan sebagaimana sudah dikontrol dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana sudah diubah dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini bermaksud untuk memastikan proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara bersih dan mempunyai bobot bukan atas perasaan suka dan tidak senang terhadap orang tertentu.


Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tersebut dikelola bahwa perangkat desa berhenti dengan alasan meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Khusus untuk pemberhentian perangkat desa karena diberhentikan, yang selama ini menjadi substansi pengaduan ke Ombudsman bekerjsama sudah dikontrol secara jelas pula perihal mekanismenya yakni dengan apalagi dulu Kepala Desa wajib melakukan konsultasi kepada Camat dan menemukan rekomendasi Camat secara tertulis dengan berdasar pada argumentasi pemberhentian sesuai syarat yang dikelola dalam Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Dengan mengerjakan prosedur sebagaimana tersebut di atas secara taat dan patuh, semestinya pemberhentian perangkat desa tidak menjadi duduk perkara atau substansi pengaduan.

Melalui Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tersebut pula penyakit nepotisme dalam pengisian jabatan perangkat desa sebetulnya mampu dicegah sedini mungkin, dikurangi, dan disembuhkan, sebagaimana adagium aturan lex semper dabit remedium (hukum selalu memberi obat). 

Akan namun tetap saja masih ada pihak-pihak yang menolak untuk sembuh dan justru merasa kian mapan dalam jabatannya jikalau berhasil melabrak hukum. Akibatnya konsentrasi pemerintah desa yang harusnya terfokus pada maksimalisasi pelayanan kepada penduduk di desa justru buyar alasannya mesti menyelesaikan pengaduan terkait dengan pengisian jabatan perangkat desa.

Tidak mampu dibantah jikalau melaksanakan roda pemerintahan desa niscaya sedikit banyak dipengaruhi pula oleh dengan siapa si kepala desa mengayuh. Kepala desa niscaya berhak menyeleksi mitranya dalam bekerja lewat penempatan pada fitur desa, menyeleksi pihak yang dikira mampu sejalan dengan visi serta misinya supaya tercapai pemerintahan desa yang lebih baik. 

Tetapi alibi itu tidak bisa mengesampingkan kewajiban kepala desa buat melaksanakan penaikan serta pemberhentian perangkat desa wajib cocok dengan alur mekanisme yang telah dikelola. Malah di sinilah tes awal seseorang kepala desa, memperlihatkan profesionalismenya, menjamin jika tidak ada pertentangan kepentingan yang mampu mengacaukan metode pemerintahan.

Pelajari: PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017. DOWNLOAD DISINI
download image