Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Awasi Dana Desa, Bpd Jangan Bertentangan Dengan Hukum

 DPR RI Ahmad Bakri berpesan agar para Ketua Badan Permusyawaratan Desa  Awasi Dana Desa, BPD Jangan Berlawanan Dengan Hukum

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dewan perwakilan rakyat RI Ahmad Bakri berpesan agar para Ketua Badan Permusyawaratan Desa (Badan Permusyawaratan Desa (BPD)) jangan sekali-kali bertentangan dengan hukum dalam melaksanakan peran. Karena keberhasilan Dana Desa sampai hari ini salah satunya alasannya adalah adanya pengawasan dari para Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Pesan kepada kerabat-saudaraku Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kita mesti besar lengan berkuasa, sepakat bareng bergandengan tangan memantau Dana Desa. Jangan hingga Dana Desa ini berlangsung tidak cocok dengan kesepakatan permulaan yaitu akad yang diharapkan masyarakat,” terang Bakri saat menerima kunjungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Merangin, Jambi, di Gedung dewan perwakilan rakyat RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah salah satu forum penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersifat representatif, yang berasal berasal dari wakil-wakil kelompok di masyarakat, termasuk wakil perempuan.

Dalam peraturan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja terhadap desa.

“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini tidak jauh beda fungsinya dengan DPR, lazimnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala desa komunikasinya tidak berlangsung dengan baik. Nah ke depan kita harus memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), biar tahu apa yang dijalankan kades,” terang politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Pada kesempatan tersebut, Bakri turut mengadirkan Dirut Sarana dan Prasarana (sarpras) serta Kasubdit Perencanaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk berdialog dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Merangin tentang penguatan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memantau Dana Desa.

“Kami sungguh berterimakasih, bisa diterima oleh Bapak Bakri dengan baik yang telah memjembatani kami untuk berdialog dengan pihak Kementerian PDT. Momen ini menjadi penyemangat kami untuk mengawasi dana desa biar terserap dengan baik,” pungkas Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kotabaru Muhammadun.

Sumber: http://www.dpr.go.id

Dapatkan Informasi seputar Desa Melalui Fanpage Juraganberdesa
download image