Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Ayo Kembali Ke Mandat Uu Desa




Optimis dibutuhkan dalam membangun Desa. Optimis itu tidak hanya menunjuk pada semangat Kepala Desa. Tapi, semangat kolektif masyarakat Desa. Semangat yang menggerakkan prakarsa warga. Mengisi ruang hidupnya dengan ilham-ilham perkembangan Desanya.

Ada kegembiraan dalam merayakan pembangunan desa. Berbagai bazar desa digelar hampir sepanjang tahun di aneka macam desa. Keindahan wisata desa mudah dijumpai di dunia media sosial. Informasi pembangunan desa juga tersedia di portal-portal pemerintah desa. Semua aktivitas itu menunjuk keterlibatan kaum muda. Optimisme pembangunan desa nampak aktual. Komitmen dan semangat yang layak dihargai dan dijaga. Tapi itu tidak gampang.

Sejarah pembangunan desa yakni minim dongeng pemberdayaan. Yang banyak terjadi justru duduk perkara. Pembangunan desa banyak digerakkan oleh kebijakan, program, dan kegiatan yang tiba dari luar desa. Desa, dan segenap masyarakatnya ialah obyek pembangunan saja.

Begitu juga urusan politik. Politik setempat tidak tumbuh sebagaimana layaknya sebuah hak yang harusnya tegak dan meningkat . Penyeragaman bentuk desa sudah menutup banyak kesempatanbaik dari desa. Orang desa berpolitik pun dicegah. Politik massa mengambang hingga sekarang masih menunjuk tapak jejaknya dari gaya dan artikulasi partisipasi politik penduduk desa ketika ini. Dari semua dinamika ini, protes ialah hal mudah yang umum disebut perlawanan. Dan oleh alhasil harus dienyahkan.

Kini optimis itu tiba, bersama hadirnya pengaturan desa melalui UU No.6 Tahun 2014 perihal Desa. Tapi sekali lagi, optimis itu tidak gampang dikerjakan. Kegelisahan ihwal praktik pembangunan desa sejauh ini juga ada di mana-mana. Sebagian malah berteriak, kembali ke mandat UU Desa,

ada apa?

Titik utama dilema ialah sejauh mana iktikad kita pada kalimat: penduduk Desa sebagai subyek pembangunan? Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ihwal Desa (UU Desa) menegaskan: memperkuat

masyarakat Desa selaku subyek pembangunan adalah salah satu tujuan pengaturan Desa (Pasal 4 aksara i UU Desa). Penguatan masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan ialah konsekuensi logis dari pergantian paradigma pembangunan Desa ke arah Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat (People-Centered Development). Upaya untuk mewujudkan penguatan penduduk Desa sebagai subjek pembangunan itu haruslah diselenggarakan sesuai dengan mandat Undang-Undang Desa, dengan fokus tindakannya yaitu pemberdayaan penduduk Desa.

Persoalan pemberdayaan itu bisa diuji dalam pelaksanaan Dana Desa. Pengaturan teknis prioritas penggunaan Dana Desa lebih diarahkan pada prioritas yang dikehendaki Pusat untuk dilakukan oleh Desa. Musyawarah Desa jadi proses legitimasi proses penyusunan rencana semoga kehendak Pusat bisa dilaksanakan di lokal Desa. Dan dengan begitu suara masyarakat Desa dalam musyawarah desa tidak tereksplorasi berdasar keperluan faktual lokal, namun mengesahkan program Pusat selaku acara Desa. Dalam proses yang demikian ini, yang besar lengan berkuasa yakni Pemerintah Desa. Karena dalam opsi model pemberdayaan mirip itu pintu utamanya yakni Pemerintah Desa, bukan keberdayaan penduduk Desanya. Maka bisa disangka , yang disebut kesuksesan pelaksanaan Dana Desa yaitu kegembiraan Pusat.

Keberdayaan masyarakat Desa ialah syarat keberlanjutan kemandirian Desa. Tindakan perkembangan Desa berasal dari prakarsa masyarakat Desa yang lekat dengan budaya lokal. Maka sketsa pelaksanaan pembangunan desa yang berpusat pada rakyat desa, atau yang disebut secara normatif sebagai penduduk Desa yaitu subyek pembangunan Desa, mesti menjadi perhatian dalam pendekatan dan strategi pembangunan Desa. Dan bagaimana cara itu mampu dikerjakan semua ada tersedia dan mampu dikembangkan lebih lanjut dalam aneka macam metode dan alat bantu berdasar mandat UU Desa.

Proses evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan UU Desa jadi penting di sini. Secara pendekatan, strategi dan kelembagaan yang dikembangkan telah semestinya dapat merealisasikan kemandirian Desa. Kegembiraan dan rasa optimis dalam pembangunan Desa sudah waktunya pula menjadi kegembiraan rakyat Desa. Desember, bulan terakhir tahun 2018 ini yakni waktu yang sempurna untuk refleksi dan usikan rekomendasi tindakan yang lebih baik untuk dan atas nama pembangunan dan pemberdayaan penduduk Desa. Ayo kembali ke mandat UU Desa.

Sumber : https://www.desalogi.id
download image