Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Blt Dana Desa Bulan Oktober, November Dan Desember Tahun 2020

download image

Oleh : Kasi. Ekbang Waled 

Waled, 2 Oktober 2020 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada tanggal 30 September 2020 telah mengeluarkan Permendes PDTT No. 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Permendes No. 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang memprioritaskan Dana Desa dipakai selaku Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dalam lampiran Permendes No. 11/2020 huruf Q tentang Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Nonalam Angka 3 tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) disebutan bahwa rentang waktu dan besaran perlindungan BLT DDper bulan sebesar Rp. 300.000,00 (tigaratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan ketigayaitu; Oktober, November, dan Desember.

BLT Dana Desa dimaksud dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020masih tersediadan sasarannya ialah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkandata KPM sebelumnya, kecuali data tersebut mengalami perubahan maka harus ditetapkan melalui Musyarawah Desa Insidentil dalam bentuk Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Seperti kita pahami bareng bahwa Petunjuk Pelaksanaan Perpanjangan BLT DDuntuk bulan Juli, Agustus dan September telah diatur dalam Permenkeu No. 101/PMK.07/2020 ihwal Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.Dimana dalam Pasal 13 diterangkan bahwa Juknis BLT DD Perpanjangan ini BERLAKU untuk bulan Juli, Agustus dan September. Selanjutnya dalam Pasal 14 diterangkan bahwa ada Sanksi Pemotongan Dana Desa Tahun Anggaran 2021bagi Pemerintah Desa sampai dengan 50% apabila tidak menganggarkan BLT DD, kecuali pada ketika Musdesus (musdes insidentil) tidak terdapat kandidat KPM BLT DD, dan/atautidak cukup budget per bulannya.

Hal ini memiliki arti bahwa, Permenkeu No. 101/PMK.07/2020 cuma mengatur penyaluran BLT DD untuk bulan juli s/d september. Sedangkan Permenkeu yangmengatur perihal Perpanjanganan BLT DD untuk bulan Oktober, November dan Desember (hingga goresan pena ini dibentuk) ternyata BELUM ADA.Hal ini mampu dijelaskan di sini bahwa bila Permenkeu tersebut TIDAK ADA, maka konsekuensi logisnya adalah TIDAK ADA SANKSIapapun bagi Pemerintah Desa yang tidak menganggarkan BLT DD untuk bulan oktober s/d desember 2020.Dalam konteks ini, maka asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan tetap berlaku.

Berikut beberapa hal yangperlu diperhatikan oleh pihak Pemerintah Desa kalau pihaknya akan memutuskan bahwa BLT DD bulan Oktober, November dan Desember akan disalurkan/diperpanjang, antara lain:
  1. Pemdes melaksanakan review kepada RKPDes untuk semua jenis aktivitas yang mau dibiayai oleh Dana Desa Tahap III. Hal ini bermaksud untuk mengetahhui jenis kegiatan apa saja yang mampu dialihkan kebidang 5, yaituPenanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desakhususnya sub bidang “mendesak” dalam rangka penyaluran BLT DD untuk bulan oktober, november dan desember.
  2. Apabila masih ada, maka Pemerintah Desa mampu melaksanakan pergantian jenis aktivitas lain ke “sub bidang mendesak”dalam rangka menyalurkan BLT DD. Sub bidang mendesak menurut Permendes No. 14 tahun 2020 merupakan PRIORITAS Penggunaan Dana Desa untuk bulan oktober, november dan desember;
  3. Selanjutnya Pemdes melakukan pengecekan kepada SK Kuwu tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap atau Siaga Darurat Bencana Covid-19 pada Wilayah Desa Tahun 2020 (apakah masih berlaku atau tidak). Sk ini didasarkan atas Keputusan Bupati Cirebon wacana Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Covid-19, dimana penetapan status tersebut dapat dilihat pada diktum pertama, sedangkan periode berlakunya status ini tercantum dalam diktum kedua.
  4. Apabila penetapan status tersebut masih berlaku, maka tidak perlu dijalankan pergeseran, sedangkan sebaliknya jika abad berlakunya sudah habis perlu dilaksanakan pergeseran terhadap SK tersebut.
Kenapa sebelum Pelaksanaan Perpanjangan BLT DD untuk bulan Oktober, November, Desember mesti diawali dengan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di desa?,..hm,.. ngopi dahulu mitra,..

MenurutPermendagri No. 20 Tahun 2018 ihwal Pengelolaan Keuangan DesaPasal 23, bahwa “Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d ialah belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala setempat Desa”.

Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk BLT DD dalam APBDes dianggarkan dalam sub bidang mendesak dan pasti jenis belanjanya adalah “Belanja tak terduga”, serta untuk menunjukan bahwa desa tersebut dalam kondisi status bencana, darurat dan mendesak desa atau Kejadian Luar Biasa (KLB) harus dibuktikan dengan SK Kuwu perihal Penetapan Status KLB Desa.Dimana penetapan status tersebut ialah upaya tanggap darurat akhir terjadinya bencana alam dan bencana sosial desa.Dalam konteks ini berlaku asas kepastian aturan dalam penyelenggaraan Permendesa PDTT 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Permendes 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
  • Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19) di Desa Melalui APBDes;
  • Panduan Teknis Fasilitasi Perubahan APBDes untuk Penanggulangan Covid-19 di Desa Tahun Anggaran 2020.
  • download image