Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Blt Dana Desa Diperpanjang Menjadi 6 Bulan, Mulai April-September 2020


Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) diperpanjang Menjadi 6 Bulan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5O Tahun 2O2O tentang pergantian kedua atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 2O5/PMK.O7/2O19 perihal pengelolaan dana desa.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2O5/PMK.O7 /2O19 wacana Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 17OO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4O/PMK.O7 /2O2O wacana Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2O5/PMK.O7 /2O19 wacana Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 384) antara lain ialah Ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat 6 Pasal 32A, di antara ayat ( 1) dan ayat (2) Pasal 32A disisipkan 1 ( satu) ayat, yaitu ayat (1a), dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 32A berbunyi selaku berikut:

Pasal32A 

  1. Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1a) abjad b, berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) terhadap keluarga miskin atau tidak mampu di Desa selaku keluarga penerima faedah. (1a) Dana Desa diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
  2. Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melakukan acara Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Calon keluarga penerima faedah Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyanggupi standar sebagai berikut: keluarga miskin atau tidak bisa yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan tidak tergolong akseptor pinjaman Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja 
  4. Pendataan calon keluarga peserta manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) aksara b menimbang-nimbang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. 
  5. Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:         a) Rp. 6OO.OOO,OO (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama hingga dengan bulan ketiga per keluarga peserta manfaat; b) Rp. 3OO.OOO,OO (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima faedah. 
  6.  Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijalankan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2O2O. 
  7. dihapus 
  8. Ketentuan tentang persyaratan, prosedur pendataan, penetapan data keluarga akseptor manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) dan pelaksanaan santunan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 
Demikianlah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2O5/PMK.O7 /2O19 yang diubah/dihapus, selengkapnya mampu dibaca/didownload di bawah ini

Silahkan Anda Download PMK 5O Tahun 2O2O. DOWNLOAD DISINI
download image