Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Bolehkah Kepala Desa Mengubah Seluruh Perangkat Desa?

download image
Bolehkah Kepala Desa Mengganti Seluruh Perangkat Desa Bolehkah Kepala Desa Mengganti Seluruh Perangkat Desa?

Belakangan ini banyak pertanyaan yang masuk di komentar blog juraganberdesa, apakah melanggar hukum jikalau kepala desa terpilih mengubah seluruh perangkat desa yang telah usang?

Simak ulasan lengkap berikut ini:

Sebelum admin blog juragan berdesa menjawab pertanyaan di atas, admin asumsikan abdnegara desa yang kerabat maksud di sini adalah perangkat desa. Jadi, saudara menanyakan bolehkah kepala desa yang gres terpilih mengganti perangkat desa yang usang dengan perangkat desa yang gres.

Dasar Hukum Pengangkatan Perangkat Desa

Adapun yang menjadi Dasar hukum yang mengatur ihwal mekanisme pengangkatan perangkat desa ialah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”), PP Nomor 43 tahun 2014 ihwal Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP Desa”) sebagaimana sudah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 perihal Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pada kesempatan ini admin blog juragan berdesa akan menerangkan ihwal pengertian Perangkat Desa yakni komponen staf yang membantu tugas Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan kerjasama yang berada dalam wadah Sekretariat Desa, dan unsur penunjang peran Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan komponen kewilayahan atau dusun.

Perangkat desa terdiri atas:
  • sekretariat desa,
  • pelaksana kewilayahan, dan
  • pelaksana teknis yang berkedudukan selaku bagian pembantu kepala desa.
Wewenang Kepala Desa dan Tugas Perangkat Desa

Tugas Kepala Desa  yaitu sebagai berikut:
  • mengadakan Pemerintahan Desa, 
  • melaksanakan Pembangunan Desa, 
  • training kemasyarakatan Desa, dan 
  • pemberdayaan masyarakat Desa.
Dalam mengerjakan tugasnya, Kepala Desa memiliki kewenangan sebagai berikut:
  • memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  • mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  • memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  • menetapkan Perdes;
  • menetapkan APBDes
  • membina kehidupan penduduk Desa;
  • membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  • membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya biar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran penduduk Desa
  • berbagi sumber PADes
  • mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna memajukan kesejahteraan penduduk Desa;
  • membuatkan kehidupan sosial budaya penduduk Desa;
  • mempergunakan teknologi tepat guna;
  • mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  • mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa aturan untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ajakan; dan
  • melakukan wewenang lain yang tepat dengan ketentuan peraturan perundang-ajakan.
Perangkat Desa memiliki tugas ialah menolong Kepala Desa dalam melaksanakan peran dan kewenangannya. Dalam melaksanakan peran dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa.

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Perangkat Desa diangkat oleh kepala desa yang berasal dari warga Desa yang menyanggupi persyaratan selaku berikut:
Artikel Terkait Lainnya:
Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. 

Bagaimanakah prosedur pengangkatannya?

PP Desa mengendalikan pengangkatan perangkat Desa dikerjakan dengan mekanisme sebagai berikut:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 perihal Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 wacana Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa juga mengontrol tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa sebagai berikut yang pada intinya sama mirip yang dikelola dalam PP Desa:
  • Kepala Desa mampu membentuk Tim yang berisikan seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
  • Kepala Desa melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dikerjakan oleh Tim;
  • Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dijalankan paling lama 2 (dua) bulan sehabis jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
  • Hasil penjaringan dan penyaringan bakal kandidat Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang kandidat dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
  • Camat menunjukkan rekomendasi tertulis kepada calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  • Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan menurut standar yang ditentukan;
  • Dalam hal Camat menawarkan persetujuan, Kepala Desa mempublikasikan Keputusan Kepala Desa wacana Pengangkatan Perangkat Desa; dan
  • Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
Sepanjangan penelusuran admin blog juragan berdesa dalam beberapa aturan sebagaimana tersebut di atas, tidak ada hukum ihwal pengangkatan perangkat desa yang secara ekspilisit mengontrol apakah pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa tersebut dapat dilakukan kepada seluruh perangkat desa atau tidak. Pada pada dasarnya, sepanjang kepala desa yang gres dilantik ingin mengangkat perangkat desa yang baru, maka kepala desa mesti lewat prosedur sebagaimana yang sudah dikontrol yang sudah dalam peraturan perundang-seruan di atas.

Meskipun demikian, berdasarkan ekonomis penulis, jikalau perangkat desa yang lama memang harus diberhentikan (yang berikutnya diganti dan diangkat perangkat desa yang gres), tentu mesti diikuti karena.

Adapun argumentasi pemberhentian Perangkat Desa yaitu sebagai berikut:
  • usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  • dinyatakan selaku terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan aturan tetap;
  • berhalangan tetap;
  • tidak lagi memenuhi tolok ukur sebagai perangkat desa; dan
  • melanggar larangan selaku Perangkat Desa.
Baca Juga:
Pemberhentian Perangkat Desa inipun wajib dikonsultasikan apalagi dahulu kepada Camat.

Oleh karena demikian, kepala desa sebagaipihak yang berwenang untuk memberhentikan dan mengangkat perangkat Desa tentu harus bertindak sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan perundang-permintaan.

Download: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. DOWNLOAD DISINI
download image