Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Bpd Berwenang Melaksanakan Monitoring Dan Penilaian Kinerja Kepala Desa

BPD Berwenang Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Desa BPD Berwenang Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maksud pengaturan Badan Permusyawaratan Desa untuk memberikan kepastian hukum kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai forum di Desa yang melakukan fungsi Pemerintahan Desa.

Tujuanya untuk mempertegas peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong Badan Permusyawaratan Desa agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi penduduk Desa, dan mendorong Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bagus di Desa.

Sebagai badan tertinggi di Desa, Badan Permusyawaratan Desa selain mempunyai fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai keharusan dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Berikut kewenangan dan keharusan Badan Permusyawaratan Desa:


Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa:
  1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  3. Mendahulukan kepentingan biasa di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau kalangan;
  4. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
  5. Menjaga norma dan adab dalam kekerabatan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan forum desa yang lain; dan
  6. Mengawal aspirasi penduduk , menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan manajemen pemerintahan yang bagus.


Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa:
  1. Mengadakan konferensi dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;
  2. Menyampaikan aspirasi penduduk kepada Pemerintah Desa secara ekspresi dan tertulis;
  3. Mengajukan desain Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
  4. Melaksanakan monitoring dan penilaian kinerja Kepala Desa;
  5. Meminta informasi perihal penyelenggaraan Pemerintahan Desa terhadap Pemerintah Desa;
  6. Menyatakan pertimbangan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, training kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  7. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut tata kelola pemerintahan yang baik;
  8. Menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa;
  9. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil terhadap Bupati/Wali kota lewat Camat;
  10. Menyusun dan memberikan proposal rencana biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis terhadap Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
  11. Mengelola ongkos operasional Badan Permusyawaratan Desa;
  12. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa terhadap Kepala Desa; dan
  13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan penilaian penyelenggaraan Pemerintahan Desa.


Kewenangan dan Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa dikelola dengan peraturan kawasan kabupaten/kota.

Dalam peraturan kawasan kabupaten/kota, paling sedikit harus memuat selaku berikut: 

Alokasi jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa, bidang dalam kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa, staf manajemen Badan Permusyawaratan Desa, ketentuan pembagian wilayah untuk keterwakilan anggota Badan Permusyawaratan Desa, korelasi Badan Permusyawaratan Desa dengan forum lain di Desa, dan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa.

Demikianlah klarifikasi perihal Kewenangan dan Kewajiban Anggota BPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Semoga Tulisan ini Bermanfaat. Salam Juragan Berdesa..


Selengkapnya Donwload: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). DISINI
download image