Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Catat, Ini Mekanisme Pembentukan Desa Gres Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Perihal Desa

download image

Bila merujuk ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa, ada sejumlah syarat daan mekanisme yang harus dipenuhi sebelum membentuk desa baru.

Di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ihwal Desa disebutkan, pembentukan desa merupakan salah satu bentuk aktivitas penataan yang dikerjakan oleh pemerintah, pemprov, dan pemerintah kabupaten/kota.

Penataan ini mencakup aktivitas pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa.

Pemerintah mampu memprakarsai pembentukan desa di tempat yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.

Dilihat dari caranya, menurut Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ihwal Desa ada tiga cara pembentukan desa yakni:

  1. pemekaran dari satu desa menjadi dua atau lebih; 
  2. penggabungan bab desa dari desa yang bersanding menjadi satu desa; dan
  3. penggabungan beberapa desa menjadi satu desa gres.
Ada delapan syarat pembentukan desa yang diatur di dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa. 
  1. Pertama, batas usia desa paling sedikit lima tahun semenjak pembentukan.
  2. Kedua, jumlah daerah yang dikategorikan berdasarkan kawasan. Untuk kawasan Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga (KK).
  3. Sementara daerah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 KK. Untuk kawasan Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 KK.
  4. Untuk kawasan Kalimantan kecuali Kalimantan Selatan paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 KK.
  5. Kalimantan Selatan disamakan jumlahnya dengan Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo yakni paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK. Untuk Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 KK.
  6. Perbedaan juga tampakuntuk daerah NTT dan NTB, yaitu 2.500 jiwa atau 500 KK untuk NTB dan 1.000 jiwa atau 200 KK untuk NTT.
  7. Wilayah Maluku dan Maluku Utara mengikuti syarat yang sama seperti NTT dalam hal jumlah.
  8. Adapun untuk Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 KK. Syarat berikutnya yakni kawasan kerja yang mempunyai kanal transportasi antarwilayah dan sosial budaya yang mampu menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan etika-istiadat desa.
Calon desa tersebut juga mesti memiliki potensi, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi penunjang. Selain itu, juga memiliki batas kawasan desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/wali kota.

Dua syarat terakhir yakni desa tersebut harus memiliki sarana dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan publik serta memiliki dana operasional, penghasilan tetap, dan pertolongan lain bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-permintaan.

Demikianlah Mekanisme Pembentukan Desa Baru Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Semoga berfaedah......
download image