Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Dana Desa Tak Boleh Mengendap Tujuh Hari Di Rekening Kas Umum Daerah

download image
Dana Desa tak Boleh Mengendap Tujuh Hari di Rekening Kas Umum Daerah Dana Desa tak Boleh Mengendap Tujuh Hari di Rekening Kas Umum Daerah

Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Fachri memastikan, dana desa yang sudah disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dilarang mengendap lebih dari tujuh hari. Jika hal tersebut terjadi, maka Pemda berhak diberikan hukuman.


"Dana desa mengendap di RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) lebih dari tujuh hari, Pemerintah kawasan sudah kena hukuman. Apalagi jika dialihkan dan diatur Pemerintah Daerah," ungkapnya pada Sosialisasi Pengawalan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (9/4).

Mekanisme penyaluran Dana desa tahun 2019 disalurkan melalui tiga tahap adalah tahap 1 sebesar 20 persen, tahap 2 sebesar 40 persen dan tahap 3 sebesar 40 persen. Terkait Pencairan, Menurut Fachri, mesti menyanggupi syarat-syarat tertentu pada setiap tahapannya.

"Tahap 1 syaratnya Perdes (Peraturan Desa) dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Tahap 2 laporan realisasi dan konsolidasi dana desa tahun sebelumnya, belum diminta laporan tahap 1. Pada tahap 3 baru laporan tahap 1 dan tahap 2," kata dia.

Di sisi lain Fachri menyampaikan, desa yang kuat adalah desa yang melibatkan seluruh masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam seluruh keputusan dan kebijakan desa. Terkait dana desa, kepala desa juga mesti melibatkan masyarakat desa mulai dari proses penyusunan rencana, pelaksanaan, hingga pelaporan lewat forum musyawarah desa.

"Desa yang kuat adalah desa yang membuka ruang pada seluruh masyarakat untuk ikut serta mulai dari proses penyusunan rencana sampai pelaporan (dana desa). Jangankan dana desa akan menurunkan masyarakat miskin, bila penduduk miskin di desa tidak dilibatkan," ujarnya.

Untuk diketahui, Sosialisasi Pengawalan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa di Kota Makassar tersebut melibatkan Kejaksaan Tinggi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Perwakilan Kepala Desa, dan Perwakilan Pendamping Desa se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Sebelumnya, kegiatan yang sama juga dikerjakan di Yogyakarta, Sumatra Utara, dan Bali. Kegiatan tersebut yaitu koordinasi antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kejaksaan Agung untuk menyamakan persepsi terkait penjagaan dana desa.

Sumber: republika.co.id
download image