Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Dana Desa Untuk Berdiri Rekreasi, Kenapa Tidak?

Poros pembangunan yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama tiga tahun belak  Dana Desa untuk Bangun Wisata, Kenapa tidak?
(Ilustrasi)

Poros pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama tiga tahun belakangan mulai diratakan, dari kota ke desa, dari Jawa ke luar Jawa, dan dari barat ke segi timur Indonesia. Maka guna mendukung proses pembangunan itu, pemerintah menggulirkan dana desa, penyelesaian pendanaan eksklusif bagi desa-desa di seluruh Indonesia.

Bila sebelumnya pembangunan desa lebih fokus terhadap infrastruktur fisik yang menunjang konektivitas antardesa, sekarang pemerintah mulai menggaungkan pembangunan desa yang bakal memperlihatkan laba berkesinambungan. Melalui Rembuk Nasional 2017, pemerintah sentra mulai melempar berita pembangunan desa yang baru, ialah membangun desa berbasis rekreasi, budaya, dan ekonomi inovatif. Artinya, dengan dana desa yang ada setiap desa didorong untuk mulai mendorong kesempatanwisatanya. Tujuannya sederhana, agar masing-masing desa mulai mampu mampu berdiri diatas kaki sendiri untuk "membiayai" pembangunannya sendiri.

Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Ahmad Erani Yustika, mengungkapkan, bahwa kesempatanwisata perdesaan atau desa wisata di Indonesia sungguh besar. Apalagi, jikalau digarap serius maka bukan tak mungkin setiap desa di Indonesia bakal berdikari secara sarat untuk melaksanakan pembangunan. Perhitungan kasarnya, bila 170 juta masyarakatusia produktif di Indonesia berpendapatan Rp 3 juta per bulan dan membelajakan Rp 500 ribu per bulan untuk 'berplesiran', maka ada peluangperputaran duit di sektor pariwisata domestik sebesar Rp 1.020 triliun.

"Bahkan jika aku potong separuh saja, masih Rp 500 triliun. Itu potensi yang hebat. Kami optimis setiap desa bisa manfaatkan itu," ujar Erani di Universitas Andalas, Sabtu (14/10).


Rektor Universitas Andalas Tafdil Husni mendukung pandangan baru pemanfaatan dana desa untuk mengembangkan desa rekreasi. Namun, ida berpandangan, selain rekreasi bahwasanya ada peluanglain yang mampu dikerjakan oleh setap desa, tergolong membuatkan pertanian. Baik pariwisata dan pertanian, menurutnya, sama-sama memberikan imbas ikutan yang membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

"Para prinsipnya kan pengembangan desa, termasuk dengan wisata atau industri kreatif lainnya oleh masyarakatdesa," ujar Tafdil.

Universitas Andalas, lanjut Tafdil, telah membentuk Nagari Development Center yang memfokuskan diri untuk membantu pengembangan nagari. Salah satu kebijakan yang dilakukan, mengirimkan profesor dan doktor di lingkungan Universitas Andalas untuk menjadi staf hebat di 32 nagari di Sumatra Barat. Seluruh "orang berilmu" tersebut diminta untuk kembali ke nagari asal masing-masing dan mengabdikan diri membantu pembangunan di sana.

"Untuk saat ini konsentrasi kami di pangan dulu. Kami ingin 5 tahun lagi nagari ini berdikari pangan," ujar Tafdil.

Kepala Unit Kerja Industri Kreatif Komite Ekonomi dan Industri (KEIN) Irfan Wahid menyertakan, hingga ketika ini, telah ada 1.904 desa wisata yang siap ditampilkan dan dipromosikan secara gencar. Itu mengapa, peluangrekreasi di Indonesia mampu menempati posisi kedua sebagai penyumbang devisa negara setelah devisa ekspor minyak sawit atau CPO.

Tak hanya itu, Irfan juga menyinggung soal pengembangan desa wisata yang tak bakal lepas dari industri mikro kecil dan menengah (UMKM). Artinya, pengembangan desa rekreasi mau tak ingin akan satu paket dengan pengembangan UMKM. "Kalau semua disatukan akan menjadi potensi yang luar biasa kan?" katanya.

Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno menilai, bahwa desa-desa di Sumatra Barat, atau nagari, mempunyai potensi besar untuk diolah menjadi desa wisata. Ia berharap, hasil dari rembuk nasional ini mampu didengar oleh Presiden Jokowi.

"Acara ini sekaligus sarana kami meminta sumbangan dari sentra. Kami harap pesan kami di sini disampaikan melalui Wantimpres. Dan mampu komunikasikan dengan Presiden bahwa Sumbar punya kesempatanbesar," katanya.

Pertama kali digaungkan oleh pemerintahan Jokowi pada 2015 kemudian, dana desa dianggarkan sebesar Rp 20,76 triliun. Berbekal kesadaran bahwa pembangunan di desa ialah modal berpengaruh untuk melejitkan perkembangan ekonomi nasional, anggaran dana desa dinaikkan menjadi Rp 46,9 triliun pada 2016.

Bahkan angkanya terus melambung di tahun ketiga pemerintahan Jokowi. Tahun 2017 ini, alokasi dana desa naik menjadi Rp 60 triliun. Belum cukup, pedoman dana desa akan dinaikkan dua kali lipat menjadi Rp 120 triliun pada 2018 mendatang. Peningkatan dana desa sesuai UU Nommor 6 Tahun 2014 ihwal Desa.

Ketua Panitia Rembuk Nasional Firdaus Ali menerangkan, Jokowi secara khusus meminta untuk diadakan diskusi di 16 lokasi untuk menyaring masukan dan evaluasi tiga tahun pemerintahannya. Seluruh hasil rembuk yang dijalankan bareng akademisi, pebisnis, penduduk , dan pemerintah tempat ini akan dibawa ke istana untuk kembali dievaluasi di level pemerintah pusat.

"Rembuk ini pertama kalinya sepanjang sejarah pemerintah membuka diri untuk menerima koreksi. Biasanya pemerintah itu ya bablas aja. Ini tradisi gres, berembuk untuk mendapat masukan feedback dari rakyat," ujarnya.

Sumber Berita: http://nasional.republika.co.id/informasi/nasional/umum/17/10/14/oxt2l3396-dana-desa-untuk-bangun-wisata-kenapa-tidak
download image