Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa Oleh Bpd

download image
Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa oleh BPD Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa oleh BPD

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 wacana Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa ialah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang didedikasikan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan dipakai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan penduduk . Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer lewat APBD kabupaten/kota untuk berikutnya ditransfer ke APB Desa.

Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar penduduk tidak cemas mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala kawasan terjerat kasus korupsi bukan mustahil jikalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sungguh berharap semoga BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut.

Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa oleh BPD

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:


  1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;Menampung dan menyalurkan aspirasi penduduk Desa; dan
  2. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

  • Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada simpulan era jabatan terhadap bupati/walikota;
  • Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap simpulan tahun anggaran kepada bupati/walikota;
  • Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap simpulan tahun anggaran.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51:

  • Kepala Desa memberikan laporan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 karakter c setiap tamat tahun budget terhadap Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya tahun anggaran.
  • Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menampung pelaksanaan peraturan Desa.
  • Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.
Dari uraian diatas telah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut menemani penggunaan dana desa tersebut biar tidak diselewengkan. Jika dicermati ketentuan pasal 48 dan 51 PP Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut setikdanya ada 3 poin yang sangat krusial adalah :


  • Pasal 48 karakter c yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis terhadap Badan Permusyawaratan Desa setiap selesai tahun budget.
  • Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menampung pelaksanaan peraturan Desa. Mari kita garis bawahi mengenai kata-kata paling sedikit menampung pelaksanaan peraturan Desa. Kita tentu masih ingat bahwa APBDes adalah merupakan salah satu pola Peraturan Desa. Ini artinya bahwa jikalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis ihwal pelaksanaan peraturan desa bermakna kepala desa wajib menciptakan laporan perihal pelaksanaan APBDes.
  • Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.
Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diharapkan mekanisme kontrol dari penduduk untuk memantau penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut mengadakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan forum yang memiliki fungsi pengawasan diperlukan mampu menjalankan kiprahnya secara betul-betul khususnya dalam hal penggunaan budget. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah menawarkan payung hukum yang terang sehingga BPD tidak perlu ragu dalam mengerjakan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan kepada kinerja kepala desa. Adanya mekanisme ‘check and balance’ ini akan meminimalkan penyalahgunaan keuangan desa.


Dapatkan Informasi seputar Desa Melalui Fanpage Juraganberdesa
download image