Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa Oleh Bpd

download image


Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa Oleh BPD Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa Oleh BPD



Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa yakni Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan penduduk . Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer lewat APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.


Meskipun Pemerintah telah meyakinkan biar penduduk tidak khawatir tentang penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan mustahil jikalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sungguh berharap biar BPD mampu melaksanakan fungsinya untuk memantau penggunaan dana desa tersebut.


Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa oleh BPD

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
  2. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  3. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  4. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 : Dalam melakukan peran, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:
  1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada final masa jabatan terhadap bupati/walikota;
  2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap selesai tahun budget terhadap bupati/walikota;
  3. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis terhadap Badan Permusyawaratan Desa setiap final tahun anggaran.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51:
  1. Kepala Desa menyampaikan laporan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 karakter c setiap final tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun budget.
  2. Laporan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menampung pelaksanaan peraturan Desa.
  3. Laporan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.
Dari uraian diatas telah terperinci bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa memiliki tugas yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut semoga tidak diselewengkan. Jika dicermati ketentuan pasal 48 dan 51 PP Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut setikdanya ada 3 poin yang sungguh krusial ialah :

  1. Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis terhadap Badan Permusyawaratan Desa setiap simpulan tahun budget.
  2. Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Mari kita garis bawahi perihal kata-kata paling sedikit menampung pelaksanaan peraturan Desa.

Kita pasti masih ingat bahwa APBDes ialah merupakan salah satu teladan Peraturan Desa. Ini artinya bahwa jikalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa bermakna kepala desa wajib membuat laporan wacana pelaksanaan APBDes.

Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.


Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kendali dari penduduk untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut biar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.


Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dibutuhkan bisa melakukan perannya secara sungguh-sungguh khususnya dalam hal penggunaan budget. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang terang sehingga BPD tidak butuhragu dalam melakukan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya prosedur ‘check and balance’ ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.


Diolah dari sumber: kartonmedia.blogspot.com, penulis:Ngatiyat Prambudi, 27 September 2014


Dapatkan Informasi seputar Desa Melalui Fanpage Juraganberdesa
download image