Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Download: Format Doc Sk Tpk/Tpbj Dana Desa Modern

download image
id bahwa Banyak masyarakat awam kurang paham terkait apa itu Tim Pelaksana Kegiatan  Download: Format Doc SK TPK/TPBJ Dana Desa Terbaru

Dikutip dari http://bpkad.banjarkab.go.id bahwa Banyak masyarakat awam kurang paham terkait apa itu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD). Seperti yang dikutip dari artikel Bayusenablog.Worpres.com, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah “Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK ialah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari bagian Pemerintah Desa (Kepala Seksi/Kepala Urusan) dan bagian forum kemasyarakatan desa untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa”.

Pengertian biasa di Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 wacana Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.



Sedangkan pemahaman swakelola di aturan seperti hukum yang disebutkan diatas yakni acara Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya DIRENCANAKAN, DIKERJAKAN dan/atau DIAWASI sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.

Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) (yang terdiri dari bagian Pemerintah Desa dan bagian forum kemasyarakatan desa ) sebagaimana diamanatkan dalam Perka 13/2013 ttg Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Desa antara lain:

  • Menyusun planning pelaksanaan pengadaan;
  • Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
  • Membeli barang/jasa kepada Penyedia Barang/Jasa atau Mengadakan perikatan dengan pihak penyuplaibarang/jasa yang dituangkan dalam surat perjanjian (langkah-langkah ini yang mengakibatkan pengeluaran atas beban budget);
  • Melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa;
  • dll
Sementara di Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (3) berbunyi “Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)”

Kemudian di Pasal 4 ayat (1) karakter b berbunyi “PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa,berisikan: b. Kepala Seksi

Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) berbunyi “Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) aksara b bertindak selaku pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya”.
Pasal 4 ayat (2) berbunyi “Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai peran:
  • menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  • melaksanakan acara dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah ditetapkan di dalam APBDesa;
  • melakukan tindakan pengeluaran yang menimbulkan atas beban budget belanja kegiatan;
  • mengatur pelaksanaan aktivitas;
  • melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan terhadap Kepala Desa; dan
  • mempersiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan acara.
(Sebutan kepala seksi disamakan dengan kepala permasalahan)

Tugas Kepala Seksi/Kaur selaku PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa tidak bertentangan dengan Tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK), yang diamanatkan dalam Perka 13/2013 ttg Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Desa, bahkan menguatkan tugas Kasi/Kaur dalam pengelolaan keuangan desa sekaligus dalam hal pengadaan barang jasa di desa.

Untuk mensinkronisasikan antara kedua peraturan perundang-usul tersebut, susunan keanggotaan TPK yakni selaku berikut:

  • ketua, berasal dari unsur Perangkat Desa (Kepala Urusan/Kaur.)
  • sekretaris, berasal dari unsur LKMD atau sebutan lain.
  • 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota berasal dari komponen Perangkat Desa dan / atau dari bagian LKMD atau istilah lain.
Dan untuk mampu ditetapkan selaku anggota TPK harus memenuhi tolok ukur/tolok ukur:
  • mempunyai integritas, disiplin dan bertanggungjawab dalam melakukan peran;
  • bisa mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat korupsi, kongkalikong, dan nepotisme;
  • menandatangani pakta Integritas;
  • tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Bendahara di Pemerintah desa;
  • memiliki kesanggupan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap peran/ pekerjaannya.
Berdasarkan peraturan diatas Tim Pengelola Kegiatan memiliki tugas menyiapkan, melakukan/melakukan dan memantau proses pekerjaan swakelola. Agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan tumpang tindih kewenangan sebaiknya Tim Pengelola Kegiatan dibagi lagi menjadi 3 (tiga) Tim, yaitu:
  • Tim Perencana
  • Tim Pelaksana; dan
  • Tim Pengawas
Pembentukan tim-tim tersebut mampu ditetapkan langsung pada waktu pembentukan Tim Pengelola Kegiatan oleh Kepala Desa atau melalui rapat intern Tim Pengelola Kegiatan, yang kemudian dibuatkan Berita Acara’nya, sehingga masing-masing Tim memiliki peran pokok dan fungsinya serta tanggung jawabnya secara terang sehingga tidak menimbulkan terjadinya tumpang tindih peran pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing Tim, dan yang mesti digaris bawahi Tim Perencana dan Tim Pengawas harus dari bagian Pemerintah Desa, sedangkan untuk Tim Pelaksana mampu dari komponen forum kemasyarakatan desa yang di tempatkan dalam Tim Pengelola Kegiatan. Ini sesuai dan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 ayat (2).

Sedangkan peran dan tanggung jawab Ketua TPK akan dijelaskan tersendiri, dan Ketua TPK dilarang masuk dalam Tim yang telah dibentuk tersebut, dikarenakan peran pokok dan tanggung jawab Ketua TPK menyeluruh, dari tahap penyusunan rencana sampai dengan selesainya pekerjaan. Berikut ini kami posting Format Doc SK TPK/TPBJ Dana Desa Tahun 2019 silahkan di unduh dibawah ini.

download image