Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Download Permendagri No 84 Tahun 2015 Perihal Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Download Permendagri No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa


PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2015
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melakukan ketentuan Pasal 62 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ihwal Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 wacana Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa, perlu memutuskan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 

  • Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 wacana Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2015 wacana Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perihal Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 aksesori Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 perihal Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
  • Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ihwal Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 perihal Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  • Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 ihwal Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 perihal Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  • Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 ihwal Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 wacana Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 wacana Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa yaitu desa dan desa adab atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas daerah yang berwenang untuk mengontrol dan mengurus problem pemerintahan, kepentingan penduduk setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal seruan, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


2. Camat atau sebutan lain ialah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.


3. Pemerintahan Desa ialah penyelenggaraan permasalahan pemerintahan dan kepentingan penduduk lokal dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berikutnya disingkat PPKD ialah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara biasa tempat.


4. Pemerintah Desa ialah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa selaku komponen penyelenggara pemerintahan desa.


5. Kepala Desa atau sebutan lain yakni pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, peran dan keharusan untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan peran dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.


6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yakni satu tata cara dalam kelembagaan dalam pengaturan peran dan fungsi serta korelasi kerja.

BAB II


STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 2


(1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.


(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :


a. Sekretariat Desa;


b. Pelaksana Kewilayahan;dan


c. Pelaksana Teknis.


(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai bagian pembantu Kepala Desa.


Pasal 3

(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh bagian staf sekretariat.


(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan adalah masalah tata perjuangan dan umum, masalah keuangan, dan problem perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) permasalahan yakni persoalan biasa dan perencanaan, dan masalah keuangan.


(3) Masing-masing problem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.


Pasal 4


(1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) karakter b merupakan komponen pembantu Kepala Desa selaku satuan tugas kewilayahan.


(2) Jumlah komponen Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas daerah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana pendukung peran.


(3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, training kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.


(4) Pelaksana Kewilayahan dilakukan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan mengamati kondisi sosial budaya masyarakat setempat.


Pasal 5


(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan bagian pembantu Kepala Desa selaku pelaksana tugas operasional.


(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi adalah seksi pemerintahan, serta seksi kemakmuran dan pelayanan.


(3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua


Tugas dan Fungsi


Pasal 6


(1) Kepala Desa berkedudukan selaku Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.


(2) Kepala Desa bertugas mengadakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pelatihan kemasyarakatan, dan pemberdayaan penduduk .


(3) Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:


a) mengadakan Pemerintahan Desa, mirip tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan persoalan pertanahan, training ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya bantuan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan kawasan.


b) melakukan pembangunan, seperti pembangunan fasilitas prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya penduduk , keagamaan, dan ketenagakerjaan.


d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, cowok, olahraga, dan karang taruna.


e) menjaga kekerabatan kemitraan dengan forum penduduk dan lembaga yang lain


Pasal 7


(1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai komponen pimpinan Sekretariat Desa.


(2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.


(3) Untuk melaksanakan peran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:


a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.


b) Melaksanakan persoalan umum mirip penataan manajemen perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan lazim.


c) Melaksanakan persoalan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan forum pemerintahan desa yang lain.


d) Melaksanakan masalah perencanaan seperti menyusun planning budget pemasukan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.


Pasal 8


(1) Kepala persoalan berkedudukan sebagai komponen staf sekretariat.


(2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam problem pelayanan administrasi penunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.


(3) Untuk melakukan tugas kepala problem memiliki fungsi:


a) Kepala persoalan tata usaha dan biasa memiliki fungsi mirip melaksanakan urusan ketatausahaan mirip tata naskah, manajemen surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan manajemen perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan biasa .


b) Kepala permasalahan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan masalah keuangan mirip pengurusan manajemen keuangan, manajemen sumber-sumber pemasukan dan pengeluaran, verifikasi manajemen keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan forum pemerintahan desa lainnya.


c) Kepala problem perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan masalah penyusunan rencana mirip menyusun rencana anggaran pemasukan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan penilaian acara, serta penyusunan laporan.


Pasal 9


(1) Kepala seksi berkedudukan selaku unsur pelaksana teknis.


(2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa selaku pelaksana peran operasional.


(3) Untuk melakukan peran Kepala Seksi mempunyai fungsi:


a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melakukan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun desain regulasi desa, pembinaan problem pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya pemberian masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kawasan, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.


b) Kepala seksi kemakmuran memiliki fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan peran sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, perjaka, olahraga, dan karang taruna.


c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melakukan penyuluhan dan motivasi kepada pelaksanaan hak dan keharusan masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.


Pasal 10


(1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan selaku unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.


(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun mempunyai fungsi:


a) Pembinaan kenyamanan dan ketertiban, pelaksanaan upaya bantuan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan daerah.


b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di daerahnya.


c) Melaksanakan training kemasyarakatan dalam meningkatkan kesanggupan dan kesadaran masyarakat dalam mempertahankan lingkungannya.


d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan penduduk dalam menunjang kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.


BAB III


JENIS DESA


Pasal 11


(1) Susunan organisasi Pemerintah Desa diubahsuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.


(2) Desa Swasembada wajib mempunyai 3 (tiga) masalah dan 3 (tiga) seksi.


(3) Desa Swakarya dapat mempunyai 3 (tiga) permasalahan dan 3 (tiga) seksi.


(4) Desa Swadaya mempunyai 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.


(5) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV



TATA KERJA



Pasal 12


Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan tutorial serta isyarat -petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.



BAB V


PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


Pasal 13


Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat wajib melakukan training dan pengawasan kepada Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI


KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14


Bagan struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


Pasal 15


Pengaturan lebih lanjut perihal susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.

Pasal 16


Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.










Ditetapkan di Jakarta


pada tanggal 31 Desember 2015.






MENTERI DALAM NEGERI


REPUBLIK INDONESIA,


ttd


TJAHJO KUMOLO






Diundangkan di Jakarta


pada tanggal 5 Januari 2016






DIREKTUR JENDERAL


PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


REPUBLIK INDONESIA,


ttd


WIDODO EKATJAHJANA






BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 6






Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,














W. SIGIT PUDJIANTO


NIP. 19590203 198903 1 001.
























































LAMPIRAN


PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 84 TAHUN 2015


TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA






SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA














KEPALA DESA
















SEKRETARIAT DESA












KEPALA URUSAN
















KEPALA URUSAN












KEPALA URUSAN
















KEPALA SEKSI












KEPALA SEKSI
















KEPALA SEKSI




















KEPALA PELAKSANA KEWILAYAHAN / KEPALA DUSUN




















































































































































MENTERI DALAM NEGERI


REPUBLIK INDONESIA,


ttd






Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,














W. SIGIT PUDJIANTO


NIP. 19590203 198903 1 001.









TJAHJO KUMOLO
















download image