Fungsi Dan Peran Bpd Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016

Dalam Bab V Bagian Kesatu Pasal 31, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diterangkan bahwa BPD mempunyai fungsi selaku berikut:

1. membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bareng Kepala Desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi penduduk Desa; dan
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selanjutnya pada Bagian Kedua Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diterangkan bahwa BPD memiliki tugas sebagai berikut:

1. menggali aspirasi masyarakat;
2. memuat aspirasi masyarakat;
3. mengorganisir aspirasi penduduk ;
4. menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. menyelenggarakan musyawarah Desa;
7. membentuk panitia penyeleksian Kepala Desa;
8. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk penyeleksian Kepala Desa antarwaktu;
9. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bareng Kepala Desa;
10. melaksanakan pengawasan kepada kinerja Kepala Desa;
11. melaksanakan penilaian laporan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. membuat hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa yang lain; dan
13. melakukan peran lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-permintaan.

Demikianlah penjelasan tentang Fungsi Dan Tugas BPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Semoga Bermanfaat. Salam Juragan Berdesa

Berbagi :