Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Hambatan Prosedur Jadi Problema Dana Desa



Sahabat pembaca , sudah tahukah anda bahwa,Kendati pencairan dana desa telah digulirkan sejak permulaan tahun, efeknya terhadap perkembangan ekonomi kuartal I/2018 dinilai belum signifikan, khususnya dalam mendorong konsumsi masyarakat perdesaan.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menuturkan dana desa belum efektif mendorong laju pertumbuhan dan konsumsi kemungkinan besar disebabkan oleh masih terkendalanya prosedur sehingga pencairan dana desa masih lambat.

"Selain itu, mampu juga karena pendampingan desa dan pemerintah kawasan belum optimal sehingga ada persoalan administrasi secara mikro, penyusunan aktivitas usulan dan lain sebagainya," papar Bhima, Minggu (10/5).

Dengan demikian, prosedural penyampaian dokumen dari tingkat desa ke pemerintah pusat belum sepenuhnya berlawanan dengan tahun sebelumnya.

Dia mengatakan bagi desa yang masih lamban, pendampingan khusus diharapkan. Jika pendampingan telah diberikan dan tidak ada perubahan, maka mesti ada imbas jera. Sanksinya, kata Bhima, dapat berupa pemotongan alokasi dana desa. "Reward dan punishment-nya kini belum berlangsung," ujar Bhima.

Selanjutnya, dia menyarankan agar Kemendes PDTT mengecek apakah adanya ketidaksesuaian antara keperluan dan ketersediaan tenaga ahli pendamping desa di lapangan.

"Bisa jadi di sana problemanya. Oleh sebab itu pendamping desa juga harus dievaluasi," tegasnya. Seperti dimengerti, Program Keluarga Harapan (PKH) dan dana desa sengaja didesain pemerintah supaya penduduk bisa eksklusif menikmati sehingga daya belinya mampu meningkat.

Sementara itu, Ekonom CORE Indonesia M.Faisal menyaksikan masuk akal jikalau dana desa tidak menawarkan imbas yang besar kepada konsumsi. Pasalnya, acara ini cuma menolong 40% penduduk kelompok pendapatan terendah, khususnya penduduk perdesaan.

"Konsumsi 40% masyarakat terbawah ini terhadap total konsumsi rumah tangga nasional hanya 17%," kata Faisal.

Menurutnya, pelemahan pada konsumsi ini disebabkan oleh kalangan menegah atas yang ketika ini menahan belanjanya dan cenderung mengembangkan simpanannya di bank sehingga tingkat konsumsi secara agregat masih tertahan di bawah 5%.

Dalam laporan BPS, konsumsi rumah tangga pada kuartal I/2018 masih berada di bawah 5%, atau tepatnya di level 4,95%. Padahal, konsumsi rumah tangga mempunyai andil terhadap PDB sebesar 56,80%. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal I/2018 tumbuh tipis, dibandingkan dengan abad yang sama tahun lalu sebesar 4,94%.

Di sisi lain, Kemendes PDTT mengklaim dalam tiga tahun dengan penerapan dana desa, Indonesia sukses meminimalkan angka stunting dari 37% menjadi 27% berdasarkan data Kementerian Kesehatan, angka kemiskinan di perdesaan berkurang dari 27 juta orang menjadi 17 juta orang, dan angka pengangguran di desa sekarang hanya 3,37%, lebih kecil dibandingkan angka pengangguran di kota sebesar 6,2%.

Menteri Kemendes PDTT Eko Putro Sandjojo menegaskan 30% dari pembuatan proyek dana desa mesti dialokasikan untuk upah pekerja. Program tersebut, lanjutnya, akan mengembangkan daya beli masyarakat.


Sumber: http://finansial.bisnis.com
download image