Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Honor Tuha Peut, Ternyata Terpaut Jauh Dari Perangkat Gampong

 Ternyata Terpaut Jauh dari Perangkat Gampong Gaji Tuha Peut, Ternyata Terpaut Jauh dari Perangkat Gampong

Beberapa minggu yang kemudian aku sempat mendapatkan pertanyaan unik terkait seberapa besar gaji Tuha Peut Gampong yang dikelola dalam regulasi.

Sebenarnya, kalau merujuk pada 
UU No. 6 Tahun 2014 perihal Desa ataupun regulasi yang ada sebagai pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 wacana Desa tidak pernah disebutkan istilah “gaji”.

Yang ada hanyalah penghasilan tetap (SILTAP), ongkos operasional ataupun pertolongan atas pelaksanaan suatu kegiatan yang dijalankan oleh sebuah badan atau lembaga Gampong.

Ini yang perlu kita dipahami apalagi dahulu. Karena apa? Karena masih banyak diantara kita yang salah menafsirkan hal ini.

Kalau sahabat tidak percaya, mari kita lihat.


Bila merujuk pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tepanya di Pasal 61 abjad (c) dibilang bahwa salah satu yang menjadi hak dari Tuha Peut Gampong yakni mendapatkan biaya operasional atas pelaksanaan peran dan fungsinya yang dianggarkan melalui APBG.

Sedangkan, jikalau mengacu pada Permendagri 110 Tahun 2016 wacana BPD. Tepatnya di Pasal 55 ayat (1) aksara (e) dikatakan bahwa Tuha Peut Gampong berhak menerima perlindungan dari APBG.

Artinya clear ya, tidak ada perumpamaan ” gaji ” didalam kedua regualasi di atas. Yang ada hanya ungkapan ongkos operasinal (UU No. 6 Tahun 2014) dan juga tunjangan (Permendagri 110 Tahun 2016).

Apa yang Perlu kita Ketahui wacana Tunjangan Tuha Peut Gampong

Faktanya, memang pertolongan Tuha Peut Gampong itu bermacam-macam besarannya antara Kabupaten (A) dengan Kabupaten (B).

Selanjutnya, dari segi jumlah pun ironi, kalau kita bandingkan dengan penghasilan tetap dan pemberian perangkat Gampong yang diterima tiap bulan.

Bahkan, jika kita menjajal menghitung antara jumlah besaran yang diterima Tuha Peut Gampong tiap bulannya itu sangat tepaut jauh dengan besaran yang diterima oleh perangkat Gampong.

Study Case (Studi Kasus)

Di Kabupaten aku, rata-rata penghasilan tetap dan bantuan perangkat desa itu Rp. 2.000.000 lebih tiap bulannya. Sedangkan, untuk untuk bantuan ketua Tuha Peut Gampong sendiri itu hanya sekitar Rp. 500.000.

Padahal, kalau merujuk pada peran pokok dan fungsi, keduanya mempunyai peran yang serupa-sama berat. Akan tetapi, mengapa pengahasilan keduanya begitu mencolok perbedaannya.

Hal ini alasannya, kebijakan terkait pengaturan bantuan kedudukan itu diputuskan lewat Perbub/Perda di masing-masing Kabupaten/Daerah.

Bagaimanakah Solusinya?

Kebijakan terkait pengaturan besaran derma Tuha Peut Gampong itu harus diperkuat lewat Permendagri seperti halnya hukum yang mengontrol problem penghasilan tetap dan santunan perangkat Gampong.
download image