Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer
Beranda / Dana Desa

Hukuman Bagi Pemdes Yang Tidak Anggarkan Dan Jalankan Aktivitas Blt Dana Desa

Sanksi Bagi PEMDES yang tidak Anggarkan dan Laksanakan Kegiatan BLT Dana Desa Sanksi Bagi PEMDES yang tidak Anggarkan dan Laksanakan Kegiatan BLT Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5O/PMK.O7/2O2O wacana Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2O5/PMK.O7/2O19 tentang Pengelolaan Dana Desa juga diatur ihwal sanksi bagi Pemerintah Desa yang tidak menganggarkan dan melakukan acara Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).
Secara umum ada 2 (dua) sanksi yang dikenakan bagi Pemerintah Desa yang melanggar atau yang tidak menjalankan kewajibannya terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tersebut, yang meliputi:
  • Sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun budget berlangsung; dan
  • Sanksi berupa Pemotongan Dana Desa.
Berikut ini admin akan memperlihatkan penjelasannya masing-masing:

Sesuai ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 47A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5O/PMK.O7/2O2O disebutkan bahwa:
  1. Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2), dikenakan hukuman berbentukpenghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
  2. Pemerintah Desa berstatus Desa mampu berdiri diatas kaki sendiri yang tidak menganggarkan dan tidak melakukan aktivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2), dikenakan sanksi berbentukpemotongan Dana Desa sebesar 5O% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang mau disalurkan pada tahap II tahun budget berikutnya.
Demikianlah penjelasan perihal Sanksi Bagi PEMDES yang tidak Anggarkan dan Laksanakan Kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5O/PMK.O7/2O2O ihwal Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2O5/PMK.O7/2O19 ihwal Pengelolaan Dana Desa.

Lebih lengkap silahkan anda Download Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5O/PMK.O7/2O2O tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2O5/PMK.O7/2O19 ihwal Pengelolaan Dana Desa. DOWNLOAD DISINI