Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Jabatan Ganda Dalam Pemerintahan Desa

Beragam pertanyaan  bermunculan setiap hari dari hampir semua wilayah di Indonesia Jabatan Ganda Dalam Pemerintahan DesaBolehkah Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau anggota BPD menjadi pengelola, anggota, atau simpatisan parpol?
  • Bolehkah Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, pengurus LPM, pengelola PKK, pengurus Karang Taruna, pengurus Poyandu, Ketua RT atau Ketua RW menjadi pengurus Bumdes?
  • Bolehkah pengelola LPM, pengurus PKK, pengelola Karang Taruna, pengurus Poyandu, Ketua RT atau Ketua RW menjadi anggota BPD?
  • Bolehkah Perangkat Desa, anggota BPD, pengurus LPM, pengurus PKK, pengurus Karang Taruna, pengelola Poyandu, Ketua RT atau Ketua RW menjadi timses calon kepala desa?
  • Bolehkah Perangkat Desa dan/atau anggota BPD menjadi pendamping desa, pendamping sosial, dan/atau pendamping program sosial lainnya?
  • Bolehkan Perangkat Desa dan/atau anggota BPD menjadi PPS, PPK, dan/atau Panwascam?
  • Dan lain-lain.
  • Kenapa pertanyaan-pertanyaan tersebut senantiasa timbul setiap hari, dari seluruh daerah desa Indonesia, tidak cuma dari penduduk atau rakyat biasa, namun juga timbul dari perangkat desa, BPD, dan LKD?

    Jawabannya singkat saja:

    Karena sebagian besar desa di Indonesia masih dikelola laksana “Rimbantara atau laksana zaman sesudah nomanden”.

    Mengapa demikian?

    Karena faktanya antara lain:
    1. Hampir semua desa tidak memiliki Perdes dan Perkades baik yang diamarkan oleh peraturan di atasnya dan/atau tidak diamarkan oleh peraturan di atasnya namun diharapkan pengaturannya menurut kewenangan asal-undangan dan kewenangan berukuran setempat desa.
    2. Minimnya pembinaan atau panduan teknik pengerjaan Perdes dan Perkades, hal ini ditengarai berpengaruh para pembina yang membidangi regulasi desa dominan bukan orang yang punya kompentitas dan kapabilitas dalam pembuatan regulasi desa.
    3. Kepala Desa dan Perangkat Desa mayoritas tidak memiliki kemampuan dalam menciptakan desain atau rumusan Perdes dan Perkades. Karena kedatangan Kepala Desa dan perangkat Desa tidak ada syarat spesifikasi jabatannya.
    4. Para anggota BPD juga secara umum dikuasai tidak memiliki kesanggupan dalam membuat desain atau rumusan Perdes inisiatif. Karena kedatangan para anggota BPD juga tidak ada syarat spesifikasi jabatannya selaku regulator.
    5. Para Pengurus LK demikian juga dominan tidak mempunyai kesanggupan dalam membantu menciptakan rancangan atau rumusan Perdes. Karena kehadiran para pengelola LKD juga tidak ada syarat spesifikasi jabatannya.
    6. Sikap keengganan bahkan apriori para pemangku desa untuk memberdayaan rakyatnya yang secara akademis maupun non akademis mempunyai kemampuan dalam membuat rancangan atau rumus regulasi di desa.
    7. Sikiap apatis masyarakat kepada eksistensi desanya, balasan dari politik dinasti dan otoriterisasi para pemangku desa.
    Lalu bagaimana solusinya?

    Berdasarkan fakta terurai di atas, solusinya antara lain:
    1. Terhadap pertanyaan nomor 1 (satu) sudah dikelola dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dengan perubahannya, Permendagri Nomor 82 dan 83 tahun 2015 dengan perubahannya, dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 yang mesti tegas ditegakkan.
    2. Terhadap pertanyaan nomor 2 (dua) silakan dikelola dengan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa. Pada bagian / pasal / ayat ihwal Pengurus muatlah aturan tentang syarat menjadi pengelola, siapa yang beloh dan siapa yang tidak jadi pengelola.
    3. Terhadap pertanyaan nomor 3 (tiga) silakan diatur dengan Peraturan Desa Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pada bab / pasal / ayat perihal Larangan, muatlah hukum larangan pengelola Lembaga Kemasyarakatan Desa menjadi anggota BPD.
    4. Terhadap pertanyaan nomor 4 (empat) silakan dikontrol dengan Peraturan Desa Tentang Netralitas Aparatur Pemerintahan Desa Dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa.
    5. Terhadap pertanyaan nomor 5 (lima) dan 6 (enam) bekerjsama sudah dikelola institusi-institusi atau kelembagaan tersebut pada syarat pada saat pendaftarannya. Meskipun demikian, tidaklah salah bila Pemerintahan Desa menciptakan Peraturan Desa wacana Jabatan Pemerintahan Desa. Pada bagian / pasal / ayat ihwal Larangan, muatlah hukum larangan bagi Perangkat Desa dan/atau anggota BPD.
    6. Sebagai implementasinya, Pemerintah Desa wajib menjamin secara tegas dalam menegakkan peraturan perundang-usul yang berlaku. Baik peraturan dari pemerintahan tingkat atasnya maupun peraturan desanya sendiri.
    7. Sebagai konsekwensi logisnya, Pemerintah Desa harus bisa menjamin kesejahteraan Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa baik dengan insentif maupun dengan sumbangan yang layak dan memadahi.
    8. Agar Pemerintah Desa bisa menjamin kesejahteraan Aaparatur Pemerintahan desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka Aaparatur Pemerintahan desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa mesti inovatif dan kreatif dalam menggali Pendapatan Asli Desa (PADes).
    9. Pemerintah Desa harus mau dan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berdesa mulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan penilaian dalam acara Pembangunan dan budget.
    10. Masyarakat harus proaktif dalam berdesa, mau berpartisipasi aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi dalam acara Pembangunan dan anggaran.
    11. Para pembina desa mesti mempunyai kesanggupan teknis dalam memenuhi kebutuhan pembinaan kepada pemerintahan desa. Bila tidak mempunyai kompetitas dan kapabilitas, selakan melaksanakan kerjasama dengan lembaga Bimtek yang kompatibilitas untuk menyanggupi kebutuhan itu.
    Demikian jawaban atas aneka macam pertanyaan yang selama ini sering timbul di penduduk desa terkait dengan Jabatan Ganda.

    Terimakasih.

    Semoga Barokah.

    Aamiin
    download image