Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kala Peran Perangkat Desa Hingga 60 Tahun

 dan implementasinya dilapangan mulai tahun  Masa Tugas Perangkat Desa Sampai 60 Tahun

Pasca lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 ihwal desa dan implementasinya dilapangan mulai tahun 2015. Pemerintah mengatur pemerintahan desa dengan ketat dengan melakukan pergeseran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan tujuan biar roda pemerintahan desa berjalan dengan maksimal.

Namun demikian, dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah mulai dari UU,PP,Permen tapi realita yang terjadi dilapangan masih juga juga terdapat duduk perkara contohnya tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Nah..., Pada kesempatan ini admin akan mencoba menganalisa tentang periode peran seorang perangkat desa yang sudah diangkat oleh kepala desa.

Biar tidak gagal paham, silakan baca penjelasan dibawah ini sampai habis.......Selamat membaca yaaa!!!!

Dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 wacana Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diterangkan sebagai berikut:
  1. Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
  2. Perangkat Desa berhenti karena:meninggal dunia;undangan sendiri; dan diberhentikan.
  3. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c alasannya adalah: usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; dinyatakan selaku terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun menurut putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan aturan tetap; berhalangan tetap; tidak lagi memenuhi kriteria selaku perangkat Desa; dan melanggar larangan selaku perangkat Desa.
  4. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karakter a, dan aksara b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau istilah lain paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah ditetapkan.
  5. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad c wajib dikonsultasikan terlebih dulu terhadap camat atau sebutan lain.
  6. Rekomendasi tertulis camat atau istilah lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada patokan pemberhentian perangkat Desa.
Demikanlah Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 perihal abad jabatan perangkat desa. Semoga postingan yang sudah penulis analisa di atas agar menjadi faedah bagi sahabat desa semua... silakan bagikan artikel ini biar bermanfaat bagi yang yang lain.....


Download Permendagri 67 Tahun 2017. UNDUH DISINI
download image