Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kemendes Pdtt Optimalkan Koordinasi Dengan Kejagung Awasi Dana Desa

download image
Kemendes PDTT Optimalkan Kerjasama dengan Kejagung Awasi Dana Desa Kemendes PDTT Optimalkan Kerjasama dengan Kejagung Awasi Dana Desa
Foto: kemendesa.go.id


Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melaksanakan sosialisasi Pengawalan, Penyaluran, dan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2019 di Emerald Garden Hotel Medan pada Selasa (5/3). aktivitas ini dijalankan dalam rangka optimalisasi koordinasi pengawasan dana desa tahun 2019, khususnya dengan Kejaksaan Agung.


"Kementerian Desa sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Agung ihwal koordinasi dan pelaksanaan peran (pengawasan dana desa) dengan kejaksaan. Hampir satu tahun kita berafiliasi bersama. Memorandum of Understanding (MoU) ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendampingan dan pengawalan dana desa tahun 2019," ujar Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah, Conrad Hendarto.


Pada aktivitas yang melibatkan Kajati dan Kajari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh tersebut Conrad mengapresiasi optimalisasi kejaksaan yang sudah membantu pendampingan dan pengawasan dana desa. Ia berharap hal tersebut mampu menolong meminimalisir potensi penyimpangan dana desa.

"Kesalahan kepala desa soal penggunaan dana desa alasannya banyak yang kurang faham saja. Untuk itu, kementerian sungguh konsen melakukan penjagaan dana desa ini, sebab masih banyak kepala desa yang belum tahu dan masih khawatir memakai dana desa," ungkapnya.

Terkait hal tersebut, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jan S Maringka mengungkapkan adanya paradigma baru dalam pengawasan dana desa oleh Kejaksaan. Menurutnya, paradigma pengawasan dana desa bukanlah untuk mencari kesalahan, namun mendukung dan mengawasi pelaksanaan dana desa sejak permulaan pelaksanaannya.

"Kita ubah paradigmanya, bukan untuk mencari kesalahan. Tapi kita mendukung apa-apa yang bagus, dan tolong-menolong terus kita optimalkan," ungkapnya.

Program dana desa menurutnya, yaitu potensi bagi kejaksaan untuk menjadi kawan Kepala Desa supaya pembangunan desa mampu dikerjakan sesuai target dan harapan. Dana desa sendiri, telah disalurkan semenjak tahun 2015 yang jikalau dijumlah total hingga tahun 2019 mencapai Rp257 Triliun.

"Kita berharap (dana desa) tidak terjadi penyimpangan atau pemanfaatan dari kalangan-golongan tertentu," ungkapnya.

Untuk dikenali, aktivitas sosialisasi Pengawalan, Penyaluran, dan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2019 tersebut dilakukan dua hari adalah tanggal 5-6 Maret 2019. Adapun peserta dari aktivitas tersebut ialah Kajati, Kajari, Asintel, Asdatun, Kasi B, Kasi Intel, dan Cabri se-Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Kegiatan tersebut juga dibarengi oleh perwakilan kepala dinas PMD Provinsi dan kabupaten, perwakilan kepala desa, dan perwakilan pendamping desa.

Pada sosialisasi tersebut, Kemendes PDTT juga memberikan bantuan permodalan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pengembangan usaha ekonomi penduduk sebesar Rp4,7 Miliar untuk Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai.

Sumber: https://www.kemendesa.go.id dengan judul aslinya AWASI DANA DESA, KEMENDES PDTT OPTIMALKAN KERJASAMA KEJAGUNG
download image