Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kemendesa Pdtt Ri Gandeng Bpkp Untuk Awasi Dana Desa

Kemendesa PDTT RI Gandeng BPKP Untuk Awasi Dana Desa Kemendesa PDTT RI Gandeng BPKP Untuk Awasi Dana Desa
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Republik Indonesia menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan metode pengawasan Dana Desa di Indonesia.

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menerangkan, pengawasan dana desa perlu dikerjakan penyempurnaan mengenang uang negara tersebut dikontrol pribadi oleh pemerintah desa yang dinilai mempunyai problem yang berbeda-beda.

"Kongkritnya yaitu pengelola dana desa pasti ialah pemerintah desa dengan segala kelemahan dan kelebihannya, dengan segala variabel yang ada, dengan segala sosial politik masyarakatnya yang ada di masing-masing desa," ucap Gus Menteri di kantor BPKP Jakarta, Selasa (11/O8/2O2O).

Kemendesa PDTT, lanjut Gus Menteri, selalu melakukan penyempurnaan yang diadaptasi dengan keadaan desa untuk menutup celah penyelewengan dana desa, tergolong Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) yang disalurkan kepada warga yang terdampak Covid-19.

Gus Menteri melanjutkan, masalah lainnya adalah terdapat pada aturan yang tidak selaras antara Kemendesa PDTT dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kemendesa PDTT memiliki kewenangan dalam memutuskan skala prioritas penggunaan dana desa. Akan namun, tidak memiliki kewenangan memantau progres penggunaan dana desa, berapa dana yang sudah dipakai dan untuk apa saja digunakan.

"Inilah yang kita bahas dan hal ini solusinya ada di BPKP, nanti bagaimana BPKP menunjukkan penyelesaian terkait dengan tata cara pengawasan dana desa ini," pungkas Gus Menteri mewakili Kemendesa PDTT RI

Sumber: timesindonesia
download image