Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kemenkeu Revisi Aturan Blt Dana Desa, Lebih Sederhana Dan Besaran Naik

download image
 merevisi kembali Peraturan Menteri Keuangan  Kemenkeu Revisi Aturan BLT Dana Desa, Lebih Sederhana dan Besaran Naik

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merevisi kembali Peraturan Menteri Keuangan (PMK) wacana Pengelolaan Dana Desa melalui PMK Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa yang mulai berlaku tanggal 19 Mei 2020.

Revisi PMK Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa tersebut bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).

Total budget yang disiapkan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) Dana Desa naik dari Rp21,192 triliun menjadi Rp31,789 triliun.

Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa) diberikan terhadap keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang tidak menerima PKH, Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja selama 6 bulan. Sebelumnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa) diberikan cuma 3 bulan.

Jumlah dana yang diberikan sebesar Rp600 Ribu untuk 3 bulan pertama dan Rp300 Ribu untuk 3 bulan selanjutnya. Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa) diberikan paling cepat mulai bulan April 2020.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima total Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa) yaitu sebesar Rp2,7 Juta naik Rp900 Ribu dari hukum sebelumnya.

Dana Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa) sehingga Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa).

Bagi desa yang tidak menganggarkan atau melaksanakan aktivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa) akan dikenakan hukuman berbentukpenghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

Sedangkan untuk desa berstatus mampu berdiri diatas kaki sendiri dikerjakan pemotongan Dana Desa sebesar 50% (Persen)dari Dana Desa Tahap II tahun budget berikutnya.

Pengecualian hukuman diberikan bila berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insedensial tidak terdapat calon keluarga PKH.

Dalam PMK Nomor 50/PMK.07/2020 ini, tidak ada batas optimal pagu Dana Desa yang dapat digunakan untuk BLT. Dalam PMK sebelumnya, ialah PMK 40/PMK.07/2020 batas maksimal Dana Desa untuk BLT sebesar 35% (Persen).

Selain itu, dalam aturan gres PMK Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa dikelola pula relaksasi dan kemudahan-fasilitas yang diberikan kepada perangkat desa terkait dokumen patokan penyaluran dana desa, misalnya pada penyaluran tahap I dan II, tidak ada dokumen tolok ukur yang mesti disampaikan kepala desa terhadap bupati/wali kota.

Sumber: setkab.go.id
download image