Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Ketentuan Lazim Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Ketentuan Umum Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) / Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) / Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) ialah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara eksklusif yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan perjuangan lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan penduduk Desa.

Pendirian BUMG dimaksudkan selaku upaya menampung seluruh aktivitas di bidang ekonomi dan/atau pelayanan biasa yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa

Pendirian BUMG Bertujuan
  • Meningkatkan perekonomian Desa;
  • Mengoptimalkan aset Desa supaya bermanfaat untuk kemakmuran Desa;
  • Meningkatkan perjuangan masyarakat dalam pengelolaan kesempatanekonomi Desa;
  • Mengembangkan planning kerja sama perjuangan antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
  • Menciptakan potensi dan jaringan pasar yang mendukung keperluan layanan umum warga;
  • Membuka lapangan kerja;
  • Meningkatkan kemakmuran masyarakat lewat perbaikan pelayanan biasa , pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
  • Meningkatkan pendapatan penduduk Desa dan Pendapatan Asli Desa. Aturan Pendirian BUMG

(1) Desa mampu mendirikan BUMG menurut Peraturan Desa wacana Pendirian BUMG

(2) Desa mampu mendirikan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  • inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
  • potensi usaha ekonomi Desa;
  • sumberdaya alam di Desa;
  • sumberdaya insan yang bisa mengorganisir BUMG; dan
  • penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikontrol sebagai bab dari perjuangan BUMG.
Pendirian BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana dikontrol dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingggal, dan Transmigrasi perihal Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  1. pendirian BUMG sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  2. borganisasi pengurus BUMG;
  3. modal usaha BUMG; dan
  4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMG. Hasil akad Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pemikiran bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa wacana Pendirian BUMG.
BUMG Bersama

Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa mampu dibuat BUMG bareng yang ialah milik 2 (dua) Desa atau lebih.

Pendirian BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kolaborasi antar-Desa yang berisikan:
  • Pemerintah Desa;
  • anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  • lembaga kemasyarakatan Desa;
  • lembaga Desa yang lain; dan
  • tokoh penduduk dengan memikirkan keadilan gender.
  • BUMG bareng ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ihwal Pendirian BUMG bersama.
download image