Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Landasan Aturan Pendirian Badan Perjuangan Milik Desa (Bumdes)

download image


Upaya Pengembangan ekonomi peGampongan sudah semenjak usang dilaksanakan oleh Pemerintah lewat aneka macam program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana dikehendaki bareng . Terdapat banyak aspek yang menimbulkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu aspek yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, kesudahannya justru menghambat daya kreativitas dan penemuan penduduk Gampong dalam mengorganisir dan melakukan mesin ekonomi di peGampongan. Mekanisme kelembagaan ekonomi di peGampongan tidak berlangsung efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap pinjaman Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan pengalaman kurun kemudian, satu pendekatan baru yang diharapkan bisa menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di peGampongan ialah lewat pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh penduduk Gampong. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar kode Pemerintah, namun harus didasarkan pada harapan masyarakat Gampong yang berangkat dari adanya potensi yang jika diatur dengan tepat akan menjadikan undangan di pasar.

Berdirinya Badan Usaha Milik Gampong dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Gampong mampu mendirikan tubuh perjuangan milik Gampong sesuai dengan kebutuhan dan potensi Gampong” dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Gampong. Pendirian tubuh usaha Gampong ini dibarengi dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan tempat (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat Gampong dari bahaya persaingan para pemodal besar.

Mengingat badan perjuangan milik Gampong merupakan lembaga ekonomi gres yang beroperasi di peGampongan, maka mereka masih memerlukan landasan yang kuat untuk berkembang dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yaitu Pemerintah, baik pusat ataupun tempat.

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter Gampong (bidang pembiayaan) sebagai bidang yang melaksanakan transaksi keuangan berbentukkredit maupun tabungan. Jika kelembagaan ekonomi besar lengan berkuasa dan ditopang kebijakan yang mencukupi, maka perkembangan ekonomi yang diikuti dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi banyak sekali urusan ekonomi di peGampongan. Tujuan akhir pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dibutuhkan menjadi pioneer dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di peGampongan.

Didalam Undang-undang modern No. 6/2014 tentang Gampong juga disinggung Badan Usaha Milik Gampong, yang berikutnya disebut BUM Gampong, yakni badan perjuangan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong lewat penyertaan secara pribadi yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha yang lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan penduduk Gampong. Di dalam UU No. 6/2014 ini terdapat 4 pasal yang menerangkan perihal Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)a, yang mana masing-masing pasal terdiri atas:
  1. Pasal 87 Mengenai Semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)a 
  2. Pasal 88 perihal pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)
  3. Pasal 89 mengenai Manfaat berdirinya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) 
  4. Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang bermanfaat bagi penduduk Gampong.
Dari UU No. 6/2014 mampu disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) saat ini dibutuhkan memegang peranan penting dalam pengembangan peluangGampong terutama dalam mengorganisir keuangan Gampong yang ada di daerahnya.

Saat ini, landasan aturan tentang eksistensi dan tata kelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)a kian diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya PermenGampong No. 4/2015 mengenai Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Walaupun sebelumnya juga keluar Permendagri No. 113/2014 wacana pengelolaan Keuangan Gampong, namun di dalam permendagri tidak menyinggung tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

Di dalam permenGampong No. 4/2015 diterangkan secara lebih terang perihal proses pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), siapa saja yang berhak mengorganisir Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), permodalan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), jenis perjuangan yang diperbolehkan, samapi dengan pelaporan dan pertangggung balasan pelaporan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di atur dalam Permen ini. Hal ini tentu saja menjinjing angin segar bagi Gampong-Gampong yang selama ini mempunyai Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) namun masih belum paham benar perihal pengelolaan yang benar didalam Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

Berikut ini skema peraturan perundangan tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dari 2004 (UU No. 32/2004 selaku landasan berdirinya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)) dikala ini (PermenGampong No. 4/2015).




Bagan peraturan BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)

Semoga dengan adanya PermenGampong terbaru tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) diperlukan akan mampu memperkuat keberadaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)a selaku penopang perekomian masyarakat Gampong umumnya dan sumber daya Gampong pada khususnya supaya mampu dimanfaatkan sebaik mungkin bagi kesejahteraan masyarakat Gampong. Hal ini penting dilaksanakan mengingat semakin gencarnya ekspansi perusahaan besar dari dalam-luar negeri untuk memonopoli peluangGampong yang bisa di komersilkan untuk kepentingan eksklusif tanpa menimbang-nimbang kemakmuran penduduk sekitar.
download image