Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Larangan Bagi Bpd Melaksanakan Proyek Desa Berdasarkan Uu Nomor 6 Tahun 2014

download image

Badan Permusyawaratan Desa atau biasa disingkat dengan BPD yakni Lembaga yang bertugas mengawasi Kepala Desa dalam mengerjakan roda pemerintahan desa.

Oleh karena demikian, sesuai dengan tugasnya mengawasi, maka sangat tidak bagus kalau orang yang memantau menjadi pelaksana acara dana desa.

Berikut Ini merupakan daftar larangan anggota BPD sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 perihal desa pasal 64 aksara (a) hingga dengan (i).

Anggota BPD dihentikan selaku berikut:
  • Merugikan kepentingan lazim, meresahkan sekelompok penduduk Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan penduduk Desa,
  • Melakukan korupsi, kongkalikong, dan nepotisme, mendapatkan uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mampu memengaruhi keputusan atau langkah-langkah yang hendak dilakukannya,
  • Menyalahgunakan wewenang,
  • Melanggar sumpah/janji jabatan,
  • Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa,
  • Merangkap selaku anggota dewan perwakilan rakyat RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan,
  • Sebagai pelaksana proyek Desa,
  • Menjadi pengelola partai politik, dan/atau
  • Menjadi anggota dan/atau pengelola organisasi terlarang.
Demikianlah penjelasan wacana Larangan Bagi BPD Melaksanakan Proyek Desa sebagaimana yang penulis kutip dari dalam Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 wacana desa pasal 64 karakter (a) sampai dengan (i).

Selengkapnya: Silakan pelajari dalam Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa. UNDUH DISINI
download image