Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Larangan Bagi Kepala Desa Berdasarkan Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

download image

Agar Kepala Desa tidak “terjebak pada pelanggaran aturan” maka Kepala Desa diberikan larangan sebagaimana ditegaskan, Pasal 29 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kepala Desa dilarang:

  1. merugikan kepentingan lazim;
  2. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau kalangan tertentu;
  3. menyalahgunakan wewenang, peran, hak, dan/atau kewajibannya;
  4. melakukan tindakan diskriminatif kepada warga dan/atau kelompok masyarakat tertentu;
  5. melakukan langkah-langkah meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
  6. melaksanakan kongkalikong, korupsi, dan nepotisme, menerima duit, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau langkah-langkah yang akan dilakukannya;
  7. menjadi pengelola partai politik;
  8. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  9. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang diputuskan dalam peraturan perundangan-ajakan;
  10. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan biasa dan/atau pemilihan kepala kawasan;
  11. melanggar sumpah/komitmen jabatan; dan
  12. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa argumentasi yang terang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Demikianlah Larangan Bagi Kepala Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
download image