Larangan Bagi Kepala Desa Berdasarkan Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Agar Kepala Desa tidak “terjebak pada pelanggaran aturan” maka Kepala Desa diberikan larangan sebagaimana ditegaskan, Pasal 29 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kepala Desa dilarang:

1. merugikan kepentingan lazim;
2. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau kalangan tertentu;
3. menyalahgunakan wewenang, peran, hak, dan/atau kewajibannya;
4. melakukan tindakan diskriminatif kepada warga dan/atau kelompok masyarakat tertentu;
5. melakukan langkah-langkah meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
6. melaksanakan kongkalikong, korupsi, dan nepotisme, menerima duit, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau langkah-langkah yang akan dilakukannya;
7. menjadi pengelola partai politik;
8. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
9. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang diputuskan dalam peraturan perundangan-ajakan;
10. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan biasa dan/atau pemilihan kepala kawasan;
11. melanggar sumpah/komitmen jabatan; dan
12. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa argumentasi yang terang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Demikianlah Larangan Bagi Kepala Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Berbagi :