Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Masalah Dana Desa

Untuk mengenali kesempatankorupsi dana desa, kita mampu berkaca pada kasus-kasus penyalahgunaan dana sumbangan sosial (bansos) atau dana dukungan operasional sekolah (BOS) yang gampang terjadi di banyak sekali daerah.

Selain itu, berdasarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam laporan hasil kajian "Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa terdapat", terdapat 14 temuan masalah pengelolaan dana desa. Ada empat faktor yang disorot, adalah regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya insan.

Pada aspek tata laksana, ada duduk perkara kerangka waktu pengelolaan budget yang sulit dipatuhi oleh masing-masing desa. Selain itu, satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan teladan dalam menyusun budget belum tersedia. Belum lagi problem seputar transparansi planning dan penggunaan dana, juga soal laporan yang belum mengikuti persyaratan.

Dalam faktor pengawasan, KPK menyinari masih rendahnya efektivitas kerja inspektorat di daerah. Mekanisme pengaduan masyarakat pun belum terkelola dengan baik, cenderung mengarah pada pengaduan ke level pemerintah pusat.

Tidak cuma KPK yang menyorot soal pengelolaan dana desa. Kemenkeu menggarisbawahi 82,2 persen penggunaan dana desa didedikasikan dalam konteks pembangunan infrastruktur. Contohnya pembangunan jalan aspal, irigasi, talud, dan sebagainya.

Hanya 7,7 persen penggunaan dana desa yang mencakup pemberdayaan, misalnya pelatihan untuk kalangan PKK, karang taruna, training perangkat desa, dan lain-lain. Artinya, penggunaan dana desa masih melakukan pekerjaan dalam konteks “duit program” atau “proyek”.

Cara pandang yang umum kepada “uang program” atau “proyek” semestinya menyalakan alarm potensi penyalahgunaan dana desa. Kasus-kasus yang terjadi dengan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) PNPM dapat dijadikan gambaran. (https://tirto.id)
download image