Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Mau Jadi Kandidat Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Ini Persyaratannya

download image

Dalam peraturan terbaru yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan Desa, adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dilakukan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Persyaratan Calon Anggota BPD di Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Adapun jumlah panitia paling banyak berjumlah sebelas orang yang terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak 3 orang dan bagian penduduk paling banyak 8 orang. Unsur masyarakat merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Kapan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikerjakan.

Dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disebutkan, panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum era keanggotaan BPD rampung.

Selanjutnya, bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menyanggupi syarat di tetapkan sebagai calon anggota BPD. Pemilihan kandidat anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lambat 3 bulan sebelum era keanggotaan BPD selsai.

Berikut Persyaratan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD):
  1. Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjaga dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  3. Berusia terendah 20 (dua puluh) tahun atau telah/pernah menikah;
  4. Berpendidikan paling rendah selesai sekolah menengah pertama atau sederajat;
  5. Bukan selaku perangkat Pemerintah Desa;
  6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
  7. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
  8. Bertempat tinggal di daerah penyeleksian.
Masa kerja keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 6 (enam) tahun semenjak tanggal pengucapan supah/komitmen. Dengan demikian abad kerja anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sama seperti kala kerja Kepala Desa atau kades.

Untuk lebih datail silahkan Donwload: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
download image