Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Mau Jadi Perangkat Desa...! Penuhi Syarat Ini

download image

Pengangkatan perangkat desa mesti melalui mekanisme yang sudah dikontrol dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Kadestidak mampu mengangkat perangkat desa tanpa konsultasi dan anjuran tertulis dari camat.

Dalam beberapa aturan terkait dengan prosedur pengangkatan perangkat desa, tidak ada aturan yang secara ekspilisit menerangkan apakah pemberhentian atau pengangkatan tersebut mampu dilaksanakan terhadap seluruh perangkat desa atau tidak.

Meskipun demikian, Penulis ingin menganalisis prosedur pengangkatan perangkat desa sebagaimana sudah dikelola dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 wacana Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 ihwal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, kalau perangkat desa yang lama memang mesti diberhentikan (untuk lalu diganti dan diangkat perangkat desa yang gres), tentu harus ada landasan hukumnya dan sesuai mekanismenya.

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa lokal yang menyanggupi standar selaku berikut:
  1. pendidikan paling rendah sekolah menengah biasa atau yang sederajat;
  2. usia 20 tahun hingga dengan 42 tahun;
  3. terdaftar selaku masyarakatDesa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum registrasi; dan
  4. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan tempat kabupaten/kota.
Perangkat Desa diangkat oleh Kadessetelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Bagaimana mekanisme pengangkatannya?

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 wacana Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengontrol perihal pengangkatan perangkat Desa dikerjakan dengan mekanisme selaku berikut:
  1. Kades melaksanakan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
  2. Kades melaksanakan konsultasi dengan camat atau sebutan lain tentang pengangkatan perangkat Desa;
  3. camat atau sebutan lain menawarkan usulan tertulis yang memuat tentang kandidat perangkat Desa yang sudah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
  4. usulan tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kadesdalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa juga mengatur tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa selaku berikut yang intinya sama dengan yang dikelola dalam PP Desa:
  1. Kades mampu membentuk Tim yang berisikan seorang ketua, seorang sekretaris dan sekurang-kurangnyaseorang anggota;
  2. Kades melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
  3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dijalankan paling lama 2 (dua) bulan sehabis jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
  4. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal kandidat Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kadeskepada Camat;
  5. Camat menunjukkan rekomendasi tertulis kepada kandidat Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  6. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan kriteria yang ditentukan;
  7. Dalam hal Camat memberikan kesepakatan, Kadesmenerbitkan Keputusan Kadestentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
  8. Dalam hal anjuran Camat berisi penolakan, Kadesmelakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
Sepanjangan evaluasi penulis dalam beberapa aturan di atas, tidak ada hukum ihwal pengangkatan perangkat desa yang secara ekspilisit mengendalikan apakah pemberhentian atau pengangkatan tersebut dapat dijalankan kepada seluruh perangkat desa atau tidak. Pada pada dasarnya, sepanjang Kades yang gres ingin mengangkat perangkat desa yang baru, maka beliau harus melalui mekanisme yang telah diatur sebagaimana yang telah diterangkan dalam peraturan perundang-undangan di atas.

Meski demikian, berdasarkan penulis, kalau perangkat desa yang lama memang mesti diberhentikan (untuk kemudian diganti dan diangkat perangkat desa yang baru), tentu harus ada karena. Alasan pemberhentian Perangkat Desa yaitu:
  1. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  2. dinyatakan selaku terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  3. berhalangan tetap;
  4. tidak lagi memenuhi tolok ukur selaku perangkat desa; dan
  5. melanggar larangan selaku Perangkat Desa.
Pemberhentian Perangkat Desa inipun wajib dikonsultasikan apalagi dulu kepada Camat.

Oleh alasannya itu, Kades sebagaipimpinan di tingkat desa yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa pasti harus bertindak sesuai dengan mekanisme yang dikelola dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ihwal Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 ihwal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada 2 Agustus 2017 dan diundangkan di Jakarta oleh Dirjen Peraturan Perundang-permintaan Kemenkumham tanggal 5 September 2017 dalam Lembaran Berita Negara Nomor 1223 tahun 2017 ihwal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Demikian klarifikasi dari kami, semoga berfaedah.
download image