Mengenal 8 Argumentasi Pemberhentian Perangkat Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 ihwal Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;.Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223; wacana pemberhentian perangkat desa dapat kami diuraikan  berikut ini:

Bahwa saat seorang Kepala Desa memberhentikan perangkat desa itu mesti mempunyai dasar aturan yang jelas, apa yang mengakibatkan perangkat desa tersebut diberhentikan.

Bahwa secara rincian, perangkat desa itu bisa diberhentikan dengan argumentasi selaku berikut:

1. Meninggal dunia.
2. Habis periode jabatan berdasarkan usia, ialah 60 (enam puluh) tahun.
3. Terpidana yang sudah inkra sekurang-kurang 5 (lima) tahun.
4. Melakukan tindak mesum yang terbukti dan diakui.
5. Berhalangan tetap, yaitu sakit menaun yang tidak memungkinkan lagi melaksanakan tugas berdasarkan Keterangan dokter.
6. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa.
7. Melanggar larangan selaku perangkat desa.
8. Mengundurkan diri.

Bahwa selain penyebab sebagaimana tersebut di atas, perangkat desa yang pengangkatannya cacat hukum juga dapat diberhentikan. Misalnya diangkat dengan cara ditunjuk oleh Kepala Desa, tanpa lewat proses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-permintaan.

Bahwa yang menimbulkan perangkat desa diberhentikan itu terdapat mekanisme masing-masing yang harus ditaati.

Bahwa tidak boleh oleh hukum melakukan pemberhentian perangkat desa sebab pertentangan kepentingan. misalnya efek pilkades, dll.

Selengkapnya: Silakan sobat Unduh Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 wacana Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. UNDUH DISINI

Berbagi :