Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Mengenal Lebih Akrab Fungsi Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016


Keberadaan Badan Permusyawaratan (BPD) ) semakin dikuatkan selaku forum permusyawaratan di tingkat Desa. Penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ihwal Desa.. Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu terhadap regulasi desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam upaya memajukan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta memajukan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaksanakan secara demokratis, adalah diseleksi dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi standar calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). disebutkan bahwa: Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi, membicarakan dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bareng Kepala Desa, memuat dan menyalurkan aspirasi penduduk Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki peran selaku berikut.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa:
  1. Menggali aspirasi masyarakat;
  2. Menampung aspirasi penduduk ;
  3. Mengelola aspirasi masyarakat;
  4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
  5. Menyelenggarakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
  6. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
  7. Membentuk panitia penyeleksian Kepala Desa;
  8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk penyeleksian Kepala Desa antarwaktu;
  9. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
  11. Melakukan penilaian laporan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  12. Menciptakan kekerabatan kerja yang serasi dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa yang lain; dan melakukan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-ajakan.
Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ) tersebut, tercantum dalam Bagian Kedua Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
download image