Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Mengenal Organisasi Pengurus Bumdes Berdasarkan Permendesa Pdtt Nomor 4 Tahun 2015

Mengenal Organisasi Pengelola BUMDes Menurut Permendesa PDTT Nomor  Mengenal Organisasi Pengelola BUMDes Menurut Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015

Pada Bagian Kedua Pasal 9 perihal Organisasi Pengelola BUMDes sebagaimana tercantum dalam Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 wacana Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa diterangkan bahwa:

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 10

(1) Susunan kepengurusan organisasi pengurus BUMDes terdiri dari:
  • Penasihat;
  • Pelaksana Operasional; dan
  • Pengawas.
(2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memakai penyebutan nama lokal yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 11

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10huruf a dijabatsecara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  • menawarkan pesan tersirat terhadap Pelaksana Operasional dalam melakukan pengelolaan BUMDes;
  • memperlihatkan rekomendasi dan pendapat tentang persoalan yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
  • mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.
(3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  • meminta klarifikasi dari Pelaksana Operasional tentang masalah yang menyangkut pengelolaan perjuangan Desa; dan
  • melindungi perjuangan Desa kepada hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.
Pasal 12

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 abjad mempunyai peran mengelola dan mengurus BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  • melakukan dan mengembangkan BUMDes supaya menjadi forum yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan lazim penduduk Desa;
  • menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk memajukan Pendapatan Asli Desa; dan
  • melaksanakan kerjasama dengan forum-forum perekonomian Desa lainnya.
(3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  • membuat pembukuan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
  • membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit perjuangan BUMDes setiap bulan;
  • menunjukkan laporan kemajuan unit-unit perjuangan BUMDes terhadap masyarakat Desa lewat Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
Pasal 13

(2) Pelaksana Operasional mampu dibantu karyawan sesuai dengan keperluan dan harus disertai dengan uraian peran berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan faktor pembagian kerja yang lain.

(1) Dalam melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pelaksana Operasional mampu menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang perjuangan, terutama dalam mengorganisir pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

Pasal 14

(1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional mencakup:
  • berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  • penduduk Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  • berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian kepada usaha ekonomi Desa; dan
  • pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
(2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
  • meninggal dunia;
  • sudah tamat periode bakti sebagaimana dikelola dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes;
  • tidak mampu melakukan tugas dengan baik sehingga menghalangi pertumbuhan kinerja BUMDes;
  • mengundurkan diri;
  • terlibat kasus pidana dan sudah ditetapkan selaku tersangka.
Pasal 15

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

(2) Susunan kepengurusan Pengawas berisikan:
  • Ketua;
  • Wakil Ketua merangkap anggota;
  • Sekretaris merangkap anggota;
  • Anggota.
(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai keharusan menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDes sedikitnya 1 (satu) tahun sekali.

(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
  • penyeleksian dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  • pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepada kinerja Pelaksana Operasional; dan
  • penetapan kebijakan pengembangan kegiatan perjuangan dari BUM Desa.
(5) Masa bakti Pengawas dikelola dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

Pasal 16

Susunan kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9dipilih oleh penduduk Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri perihal Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Demikianlah penjelasan singkat penulis perihal Organisasi Pengelola BUMDes Menurut Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015. Semoga tulisan ini berguna. Salam Juragan Berdesa..
download image