Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Mengerti Kedudukan Bpd Dalam Aktivitas Dan Anggaran Desa

download image
Memahami Kedudukan BPD dalam Kegiatan dan Anggaran Desa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa (UU 6/2014), Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PP 34/2014), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (PP 47/2015), Permendagri Nomor 114 tahun 2014 perihal Pedoman Pembangunan Desa (Permendagri 114/2014), Permendagri 20 Tahun 2018 ihwal Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri 20/2018), Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 perihal Laporan Kepala Desa (Permendagri 46/2016), dan Permendagri 110 tahun 2016 wacana Badan Permusyawaratan Desa (Permendagri 110/2016), yakni selaku berikut:
  1. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yaitu mitra Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa.
  2. Dalam hal pelaksanaan aktivitas budget, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu tim pengawas aktivitas budget dalam bentuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aktivitas budget.
  3. Dalam hal laporan petanggungjawaban kades, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu evaluator dalam bentuk memberi evaluasi atas Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LRP APBDes),  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes), dan LPRP APBDes berbentukLEK Kades (Laporan Evaluasi Kinerja Kades).
Semoga goresan pena di atas wacana Memahami Kedudukan BPD dalam Kegiatan dan Anggaran Desa dapat berguna. Salam Juraganberdesa.
download image