Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Mengetahui Hak Bpd Dalam Uu 6 Tahun 2014

download image
 dijelaskan tentang Hak Badan Permusyawaratan Desa  Memahami Hak BPD Dalam UU 6 Tahun 2014

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan wacana Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pejelasan tersebut diatur pada pasal-pasal berikut ini:

Dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijekaskan selaku berikut:

Badan Permusyawaratan Desa berhak:
  • memantau dan meminta informasi ihwal penyelenggaraan Pemerintahan Desa terhadap Pemerintah Desa;
  • menyatakan pertimbangan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pelatihan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan penduduk Desa; dan
  • menerima biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Selanjutnya menurut pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ihwal Desa dijabarkan sebagai berikut:

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:
  • mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
  • bertanya;
  • memberikan ajakan dan/atau pendapat;
  • menentukan dan dipilih; dan
  • mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Demikianlah penjelasan singkat wacana Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dikontrol dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Semoga goresan pena ini berfaedah. Salam Juraganberdesa

Download: UU Nomor 6 Tahun 2014. DOWNLOAD DISINI
download image