Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Mengetahui Prosedur Pemecatan Perangkat Desa Oleh Kepala Desa

Memahami Prosedur Pemecatan Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Memahami Prosedur Pemecatan Perangkat Desa Oleh Kepala Desa

Pengertian Perangkat Desa yakni bagian staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan komponen penunjang tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan bagian kewilayahan.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2015 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, pada Pasal 2 ayat (2) aksara b dikontrol bahwa kandidat Perangkat Desa harus berusia Minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun pada saat diangkat menjadi Perangkat Desa. Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (3) abjad a diatur bahwa Perangkat Desa di berhentikan ketika usianya sudah genap 60 (enam puluh ) tahun.

Berdasarkan dua pasal sebagaimana yang penulis sebutkan di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwa perangkat desa melaksanakan tugasnya sejak diangkat menjadi perangkat desa hingga dengan usianya mencapai 60 tahun.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, maka berubahlah mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, artinya sebelum Pemerintah menerbitkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, periode kerja perangkat desa hanya selama 5 tahun mengikuti kurun bhakti kepala desa. Ketika seorang kepala desa habis kala bhaktinya, maka secara otomatis perangkat desa juga berakhir era bhaktinya, dan kepala desa yang gres akan mengangkat kembali perangkat desa yang gres.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 wacana Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, era kerja perangkat desa tidak terpengaruh dengan adanya perubahan kepala desa yang baru.

Bisakah Kepala Desa memecat Perangkat Desa?


Sebelum kita diskusikan perihal bisa atau tidaknya kepala desa memecat perangkat desa, kita ketahui dahulu apa yang dimaksud dengan pemecatan perangkat desa, pemecatan perangkat desa artinya pemberhentian Perangkat Desa secara paksa sebelum kurun bhaktinya habis.

Selanjutnya kita pahami dulu prosedur pemberhentian perangkat desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 5, ayat (1) dan (2) berikut ini:

Pasal 5

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa sehabis berkonsultasi dengan camat.

(2) Perangkat Desa berhenti sebab:

a. meninggal dunia;

b. usul sendiri; dan

c. diberhentikan.

Bila kita tinjau dari Pasal 5, pemecatan perangkat desa berarti melaksanakan ayat (2) aksara c, artinya secara aturan perangkat desa bisa di pecat.

Mekanisme Pemecatan Perangkat Desa

Perangkat Desa memang mampu dipecat atau diberhentikan dari jabatannya, tetapi pemecatan atau pemberhentian tersebut mesti mengikuti hukum ihwal mekanisme pemberhentian perangkat desa, tidak bisa dipecat secara sepihak atau tanpa argumentasi yang besar lengan berkuasa sebagaimana sudah dikontrol dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.

Mekanisme Pemecatan Perangkat Desa dikelola dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (3),(4),(5) dan (6)  (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) abjad c karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun menurut putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

c. berhalangan tetap;

d. tidak lagi memenuhi tolok ukur selaku perangkat Desa; dan

e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa

(4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) abjad a, dan abjad b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan terhadap camat atau istilah lain paling lambat 14 (empat belas) hari sehabis ditetapkan.

(5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan apalagi dahulu terhadap camat atau istilah lain.

(6) Rekomendasi tertulis camat atau istilah lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada kriteria pemberhentian perangkat Desa

Berdasarkan ayat (5) tersebut diatas dapat di simpulkan bahwa mekanisme pemecatan perangkat desa yaitu selaku berikut :

  • perangkat desa yang hendak diberhentikan melanggar Pasal 5 ayat (3) dan harus mampu di buktikan dan didukung dengan pakta.
  • Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat ihwal pemberhentian Perangkat Desa.
  • berdasarkah hasil Konsultasi antara Camat dan Kepala Desa, camat mempublikasikan usulan tertulis bila pemberhentian yang direkomendasikan oleh Kepala Desa memenuhi syarat.
  • berikutnya berdasarkan anjuran tertulis dari Camat, Kepala Desa menciptakan Keputusan Kepala Desa Tentang Pemberhentian Perangkat Desa.
  • Keputusan Kepala Desa Tentang Pemberhentian Perangkat Desa disampaikan kepada Camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan.
Selengkapnya untuk lebih mengetahui perihal mekanisme pemecatan perangkat desa oleh kepala desa silahkan pelajari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.
download image