Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Mulai Oktober, Kemendes Pdtt Alihkan Penyaluran Blt Dana Desa Ke Kemensos

download image
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dari Kemendes PDTT ke Kemensos mulai Oktober 2020.

Hingga bulan Desember nanti akan ada 1.119 desa atau 192.691 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dicover oleh Bansos tunai Kemensos. Diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp 146,1 miliar.

“Dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa sudah habis tidak mampu hingga Desember karena dana desa -nya cair lebih permulaan sebelum ada Covid. Ada yang sudah digunakan lebih dahulu untuk PKTD (Padat Karya Tunai Desa) untuk infrastruktur dan lain-lain,” ucap ucap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam pertemuan pers secara virtual, Senin (21/9).

Abdul Halim menegaskan ketika memasuki abad pandemi Covid-19, ada desa yang telah melaksanakan pencairan dana desa dan ada yang belum. Diperkirakan akan ada desa yang tidak mampu menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa hingga Desember 2020.

Lebih lanjut Mendes menyampaikan dari data yang dimiliki diperkirakan dibutuhkan anggaran Rp 146,1 miliar. Data ini sudah diserahkan kepada Kementerian Sosial. Sesuai dengan hasil pembicaraan dan kesepakatan antara Kemendes PDTT, Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial. Sehingga nanti data sesuai nama dan alamat (by name by address) telah dipegang oleh Kementerian Sosial

“Hal ini selaras dengan yang selalu saya sampaikan bahwa posisi Kementerian Desa dalam kaitannya dengan BLT Dana Desa ini yaitu posisi sementara alasannya adalah kondisinya memang mendadak dan tambahanordinary,” ucap Abdul Halim.

Diharapkan untuk aktivitas terkait Jaring Pengaman Sosial (JPS) tetap dikerjakan seluruhnya oleh Kementerian Sosial. Sehingga alokasi dana desa sebesar Rp72 triliun di tahun 2021 itu akan diguanakan sepenuhnya untuk pembangunan desa baik untuk peningkatan ekonomi maupun kenaikan sumber daya manusia.

“Hingga Minggu (20/12) total penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa tahap satu hingga enam telah mencapai Rp 15 triliun. Jumlah tersebut telah diterima 7.970.652 KPM yang mencakup 2.470.902 KPM adalah Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) 286.163 KPM yang anggotanya menderita penyakit kronis dan menahun,” ucap Abdul Halim.

Mendes PDTT menerangkan dari pagu dana desa sebsesar Rp 71 triliun, jumlah yang telah masuk ke Rekening Kas Desa (RKD) meraih Rp 51 triliun. Adapun penggunaan dana desa selain untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa mencapai Rp 11,5 triliun.

Jumlah ini terbagi dalam 3 alokasi yakni sebagai berikut:
  • Pertama, Rp3,1 triliun untuk desa tanggap Covid. 
  • Kedua yaitu untuk PKTD sebesar Rp 5,3 triliun dan
  • Ketiga, Pembangunan infrastruktur yang lain sebesar Rp 3,1 triliun.
“Dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sampai Desember diperkirakan mencapai Rp 28 triliun Sehingga total dana desa yang telah dan akan digunakan dari hingga Desember nanti itu Rp 40 triliun,” ucap Gus Menteri.

Total keseluruhan dana desa yang mampu secepatnya dibelanjakan senilai Rp.31 triliun. Dengan detail dana yang telah masuk di Rekening Kas Desa (RKD) sebesar Rp 11,4 triliun dan dana desa yang masih berada di Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sebesar Rp 19.7 triliun.

Lebih lanjut Gus Halim menyampaikan pihak Kemendes PDTT akan memakai dana sebesar Rp 31 triliun ini untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sampai 31 Desember 2020. Dengan budget ini diperkirakan akan menyerap 1,7 tenaga kerja atau 78% pengangguran yang ada di desa seluruh Indonesia.

“Sehingga produktivitas desa terjamin berjalan, lalu peresapan tenaga kerja masuk peningkatan daya beli juga mampu naik ” ungkapnya.

Artikel ini sudah tayang di Investor.id dengan judul "Oktober, Kemendes PDTT Alihkan Penyaluran BLT Dana Desa ke Kemensos"

download image