Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Patokan Layanan Info Publik Desa Menurut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018


Standar Layanan Informasi Publik Desa Menurut Peraturan Komisi Informasi Nomor  Standar Layanan Informasi Publik Desa Menurut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018
Standar Layanan Informasi Publik Desa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 yaitu selaku berikut:
  • Informasi Publik Desa ialah info yang dihasilkan, disimpan, dikontrol, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  • Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa.
  • Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa yang berikutnya disebut PPID Desa ialah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik Desa.
  • Informasi Publik Desa yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta yakni info publik Desa yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban biasa yang wajib diumumkan secara luas terhadap masyarakat Desa lewat media info yang dimiliki Desa.
  • Informasi Publik Desa Tersedia Setiap Saat yakni info publik Desa yang wajib disedikan Pemerintahan Desa dan diberikan lewat pengajuan permohonan info publik Desa.
  • Informasi Publik Desa Tersedia Setiap Saat adalah gosip publik Desa yang wajib disedikan Pemerintahan Desa dan diberikan lewat pengajuan permintaan informasi publik Desa.
  • Meja Informasi ialah kawasan pelayanan info publik serta aneka macam fasilitas atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan isu yang lain yang bermaksud membuat lebih mudah perolehan isu publik.
  • Daftar Informasi Publik Desa ialah catatan yang berisi keterangan secara sistematis perihal seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik Desa tidak tergolong berita yang dikecualikan.
  • Informasi yang dikecualikan yakni informasi yang dikecualikan dengan keputusan PPID Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan dalam Pasal 17 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik.
  • Sistem Informasi Desa yakni sekumpulan perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya insan, mekanisme, dan/atau aturan terorganisasi secara sistematis dan terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah, menginformasikan, dan menghidangkan Informasi Publik Desa.
  • Pemohon Informasi Publik Desa ialah warga negara dan/atau badan aturan Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik.
  • Komisi Informasi ialah forum mampu berdiri diatas kaki sendiri yang berfungsi mengerjakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis kriteria layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
  • Orang yakni orang perseorangan, kalangan orang, tubuh aturan, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 wacana Keterbukaan Informasi Publik
Demikianlah klarifikasi singkat penulis tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa Menurut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018. Semoga bermanfaat. Salam Juragan Berdesa...
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Donwload DISINI

download image