Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor  Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 4

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:

  • Sekretaris Desa;
  • Kaur dan Kasi; dan
  • Kaur keuangan.

Pasal 5

1. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas selaku koordinator PPKD.

2. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran:

  • mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
  • mengoordinasikan penyusunan desain APB Desa dan desain pergantian APB Desa;
  • mengoordinasikan penyusunan desain peraturan Desa perihal APB Desa, pergantian APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
  • mengoordinasikan penyusunan desain peraturan kepala Desa perihal Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
  • mengoordinasikan peran perangkat Desa lain yang melaksanakan tugas PPKD; dan
  • mengoordinasikan penyusunan pembukuan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai peran:

  • melaksanakan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
  • melaksanakan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
  • melakukan verifikasi kepada bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Pasal 6

1. Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 aksara b bertugas selaku pelaksana kegiatan anggaran.

2. Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

  • Kaur tata perjuangan dan lazim; dan
  • Kaur penyusunan rencana.

3. Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

  • Kasi pemerintahan;
  • Kasi kesejahteraan; dan
  • Kasi pelayanan.

4. Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran:

  • melakukan langkah-langkah yang menimbulkan pengeluaran atas beban budget belanja sesuai bidang tugasnya;
  • melaksanakan budget kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  • menertibkan aktivitas sesuai bidang tugasnya;
  • menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  • menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk aktivitas yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  • menyusun laporan pelaksanaan aktivitas sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

5. Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan budget sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijalankan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

Pasal 7

1. Kaur dan Kasi dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) mampu dibantu oleh tim yang melakukan acara pengadaan barang/jasa yang sebab sifat dan jenisnya tidak mampu dilaksanakan sendiri.

2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari komponen perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:

  • ketua;
  • sekretaris;
  • anggota.

3. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ialah pelaksana kewilayahan.

4. Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan pada ketika penyusunan RKP Desa.

5. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

1. Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karakter c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

2. Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai peran:

  • menyusun RAK Desa; dan
  • melaksanakan penatausahaan yang mencakup mendapatkan menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

3. Kaur Keuangan dalam melakukan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

Donwload Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ihwal Pengelolaan Keuangan Desa.
download image