Pemberhentian Anggota Bpd Menurut Permendagri Nomor 110 Tahun 2016

Dalam Paragraf 3 Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dijelaskan bahwa Pemberhentian Anggota BPD dilakukan alasannya:

(1) Anggota BPD berhenti alasannya adalah:

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri; atau
3. diberhentikan.

(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bila:

1. berakhir periode keanggotaan;
2. tidak mampu melakukan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa informasi apapun;
3. tidak lagi menyanggupi syarat selaku anggota BPD;
4. tidak melakukan kewajiban;
5. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
6. melanggar sumpah/janji jabatan dan aba-aba etik BPD;
7. dinyatakan bersalah menurut putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan aturan tetap karena melaksanakan tindakan melawan hukum dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD yang lain yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
9. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan,penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa gres, pemekaran atau pembatalan Desa;
10. bertempat tinggal diluar daerah asal pemilihan; dan/atau
11. ditetapkan selaku kandidat Kepala Desa.

Demikianlah klarifikasi wacana Pemberhentian Anggota BPD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Semoga Penjelasan ini berguna. Salam Juragan Berdesa..

Berbagi :