Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pemutakhiran Basis Data Terpadu (Pbdt) Selaku Sumber Data Bansos Harus Dikerjakan Oleh Pemerintah Kab/Kota



PKH (Program Keluarga Harapan) dan Rastra (Rastra) atau kini BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) itu program Pemerintah yang bersumber dari APBN, Dikelola oleh Kementerian Sosial RI dan dibantu oleh Dinas Sosial yang ada di Kabupaten/Kota/Provinsi serta Pendamping PKH/TKSK disetiap desa/Kecamatan.

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu diberikan "Kartu" yang berfungsi sebagai alat transaksi yang dicetak menurut usul dari Kementerian Sosial.

Yang menjadi persoalan, darimana Kementerian Sosial menerima data...? 



Pertama, dari Basis Data Terpadu (BDT) kemiskinan yang diambil dari sensus BPS (Badan Pusat Statistik).

Dari up to date Data (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) Kabupaten/Kota oleh Masing-masing Desa/Kel dan disahkan oleh Kab/Kota selaku "data kemiskinan" ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG) v 2.0 milik Kementerian Sosial RI.

Kaprikornus, semua calon peserta pertolongan (KPM) datanya bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) di dalam SIKS-NG Kementerian Sosial. Orang miskin yang namanya tidak termasuk dalam BDT/SIKS-NG v2. 0 ditentukan tidak akan menerima pertolongan dari Pemerintah secara "resmi".

Karena itu Pemerintah Desa/Kel sudah melakukan up to date dengan memasukkan sebanyak-banyaknya calon KPM dan sekaligus mencoret KPM yang tidak pantas/pindah/meninggal sekaligus dibuktikan dengan KK dan KTP yang bersangkutan.

===YANG MENJADI PERMASALAHAN==
Pertama, ternyata KUOTA KPM yang diterima di suatu desa tidak cocok dengan Total Jumlah KPM yang diusulkan oleh Pemerintah Desa/Kel ke Kementerian Sosial.

Misal, di Desa/Kel A, jumlah KK miskin yang dianjurkan masuk dalam BDT/SIKS-NG ialah sebanyak 1000 KK, (dari 2000 KK penduduk desa) , TETAPI kenyataannya KUOTA yang disahkan oleh Kementerian Sosial hanya 600 KPM, maka artinya masih ada 400 KK di Desa/Kel itu yang tidak menerima pinjaman ketika itu.

Kedua, dari Kuota 600 KPM yang ditetapkan, ternyata data yang ditetapkan masih memakai data usang, ada orang yang Sudah Meninggal, sudah menikah, telah pindah, duplikasi suami-istri dan sudah tidak layak (datang-datang mampu Pembebasan Tol, acuan), sedangkan di satu sisi masih ada 400 KK yang belum menerima bantuan alasannya kekurangan KUOTA di Desa/Kel itu.

Artinya dari 600 KPM itu sendiri sesudah dijalankan Validasi dan Verifikasi oleh Pendamping PKH, kuotanya menyusut lagi.

Ketiga, Calon Penerima KPM untuk PKH dan BPNT tidak mampu diganti atau ditukar secara impulsif/langsung jikalau ada pencoretan nama, Saldo Nol, karena dengan Sistem Kartu, para KPM yaitu by name by address, tidak bisa diganti oleh Kepala Desa, Camat, Dinas Sosial Kabupaten ketika itu juga. Karena validasi data di Kementerian baru dilaksanakan setiap 6 bulan sekali (2x setahun), artinya jikalau ada data KPM yang DICORET/DIBATALKAN, maka TIDAK BISA DIGANTI ORANG LAIN dikala itu juga.

Keempat, dinamika kemajuan penduduk yang dinamis tidak mampu diakomodir oleh System, contohnya tiba-tiba terjadi petaka, perpindahan penduduk yang masuk ke Desa/Kel, akad nikah yang menjadikan muncul KK gres yang masuk kategori Kurang Sejahtera, kelahiran bayi dari KK-Kurang Sejahtera dan sebagainya.

Kelima, Pemerintah Desa/Kel, Kecamatan atau Kabupaten tidak bisa memutuskan KUOTA dan siapa-siapa KPM yang ditetapkan oleh Pihak Kementerian Sosial, alasannya adalah Data KPM by name by address ditentukan oleh pihak KEMENTERIAN SOSIAL RI.

Adapun Pendamping PKH tiap-tiap Desa cuma memvalidasi dan memverifikasi "kelayakan" dari calon KPM dari data yang diterima dari Kementerian Sosial, sebab kalau tidak layak maka akan calon KPM tersebut diusulkan untuk "DICORET".

TETAPI..... tidak bisa diganti oleh KPM lain walaupun mereka memang layak sebab Datanya diputuskan oleh Kementerian Sosial, bukan oleh Pemerintah Desa/Kel, alasannya bagi Pemerintah Desa/Kel mereka mengharapkan KUOTA KPM SEBANYAK-BANYAKNYA dengan Data yang benar.
------------------
Ini perlu kami sampaikan, biar masyarakat paham prosedur PKH dan BPNT sehingga tidak menyebabkan "tuduhan-tuduhan" sepihak yang berujung FITNAH. Berkurangnya "KUOTA" KPM PKH-BPNT, bukan berarti di Desa/Kel itu Masyarakat Miskinnya Habis.

Karena yang diinginkan dari Program Pemerintah itu adalah Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat, bukan memelihara Kemiskinan, sehingga tindakan BAGI RATA tidak boleh dilakukan. Disinilah peran Pemda diharapkan sebagai penyangga bansos, memberi perhatian terhadap warga miskin yang belum menerima bansos dengan pinjaman sementara hingga menerima kuota komplemen.

Salam Kompak SFP
download image