Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pendirian Bumdes Masih Terkendala Wawasan Penduduk

download image
 

Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Eko Ariantori, menyebut pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkendala beberapa masalah. Salah satunya, masih banyak penduduk desa yang tidak mempunyai wawasan akan pentingnya BUMDes.

"Pertama tipe ketidaktahuan. Kedua kepala desa yang tahu, ada inisiatif mendirikan BUMDes, namun tidak merasa ada untungnya. Ketiga, ada yang tahu, tapi mendirikannya itu asal saja. Akhirnya kita secara perlahan-lahan membangun mimpi mereka, kenapa mau mendirikan," terang beliau, Jumat (6/4/2018).

Eko mengatakan, sejauh ini OJK secara partisipatif mendekati beberapa perangkat desa. Mulai dari kepala dan sekretaris desa untuk melakukan pendataan kesempatandesa tersebut.

Selain itu, OJK juga memfasilitasi dan mendampingi desa-desa dalam melakukan musyawarah desa. Sehingga nantinya akan menciptakan satu peraturan desa (Perdes) untuk menunjukkan BUMDes dan menyusun satu perjanjian kolaborasi antardesa.

Seperti diketahui, BUMDes yaitu sebuah lembaga perjuangan desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakatnya, dengan tujuan memperkuat perekonomian desa dan dibuat menurut keperluan dan kesempatanyang ada di desa tersebut.

Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Eko Ariantori, menyebut dikala ini pihaknya tengah fokus terhadap inklusi keuangan berkelanjutan. Salah satunya adalah lewat sinergi acara dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang diyakini bisa mendorong perwujudan desa maju dan penduduk sejahtera.

Dengan adanya Bumdes, diharapkan juga mampu meminimalkan terjadinya ketimpangan antara perkotaan dengan perdesaan. "Membangun itu butuh jalan masuk keuangan jadi lewat acara BUMDes yang kita sinergikan dengan acara inklusi keuangan kita harapkan gap antara desa kota terkait dengan inklusi keuangan dan literasi keuangan mampu mengejar-ngejar ketertinggalannya," kata Eko pada dikala Pelatihan dan Gathering Media Massa, di Purwokerto, Kamis, (5/3) malam.

Sejauh ini, lanjut dia, sungguh terang terlihat bagaimana ketimpangan antara kota dan desa masih tinggi. Di mana tingkat kemiskinan di desa masih 13,9 persen, atau dua kali lipat dari tingkat kemiskinan di kota yang berkisar 7,72 persen.

Padahal, dikala ini, potensi kekayaan desa cukup besar. Dengan total 74.958 desa, 61.821 desa mempunyai peluangdalam pengelolaan sektor pertanian. 20.034 desa potensial di perkebunan, 12.827 desa memiliki potensi di perikanan, 1.902 desa berpeluang di wisata, dan 65.587 desa berpeluang di energi baru dan terbarukan.

Melihat kesempatantersebut, OJK pun berinisasi bareng seluruh stakeholder untuk memfasilitasi di dalam percepatan pembangunan di desa lewat BUMDes. "OJK memfasilitasi BUMDes menjadi model yang inklusif. Partisipasi penduduk besar, sektor keuangan sehat, ITnya mampu memfasilitasi koneksi-koneksi desa dengan baik," tandasnya.

Sumber: https://www.liputan6.com
download image