Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa Modern

download image

Dasar hukum pengadaan barang dan jasa di desa mengacu kepada :

  1. Permendagri Nomor 113/2014 mengendalikan wacana Pengelolaan Keuangan Desa;
  2. Peraturan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah) Nomor 13/2013 perihal Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.
Terdapat tiga tolok ukur yang dikontrol kepada pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyuplaibarang/jasa dijalankan sebagai berikut :
  • Pengadaan barang/jasa dengan nilai hingga dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
  1. TPK membeli barang/jasa terhadap 1 (satu) pemasokbarang/jasa
  2. Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1. TPK tidak diwajibkan melakukan permintaan dan penawaran tertulis terhadap pemasokbarang dan jasa.
  3. TPK cukup melaksanakan perundingan/tawar menawar dengan pihak penyuplaibarang/jasa untuk menemukan harga yang tepat.
  4. Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
  • Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) hingga dengan Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
  1. TPK berbelanja barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
  2. Pembelian atau pengadaan barang jasa 50 Juta sampai dengan 200 juta mesti dijalankan melalui penawaran tertulis. TPK meminta penawaran secara tertulis dari pemasokbarang/jasa. Permintaan penawaran tertulis dari TPK ke penyedia harus dilampiri daftar barang/jasa yang berisikan detail barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan;
  3. Penyedia barang/jasa memberikan penawaran tertulis kepada TPK sesuai undangan dan mencantumkan harga satuan barang jasa yang diperlukan TPK.
  4. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan pemasokbarang/jasa untuk menemukan harga yang lebih murah;
  5. Penyedia barang/jasa menunjukkan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

  • Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  1. TPK mengundang 2 (dua) peyedia barang/jasa yang berlainan untuk melakukan penawaran secara tertulis. Penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyuplaibarang/jasa yang berlawanan dilampiri dengan daftar barang/jasa mencakup detail barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan serta spesifikasi teknis barang/jasa;
  2. Penyedia barang/jasa memberikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa yang berisikan rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan harga;
  3. TPK menganggap pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa yang memasukan penawaran;
Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan :

  • Penawaran tertulis kalau dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar menawar) secara serempak
  • Dipenuhi oleh salah satu penyuplaibarang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar menawar) terhadap penyuplaibarang/jasa yang menyanggupi spesifikasi teknis tersebut;
  • Jika tidak satupun penyedia barang/jasa yang menyanggupi syarat , maka TPK membatalkan proses pengadaan barang/jasa. 
download image