Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Penghasilan Tetap Kades, Sekdes, Dan Perangkat Desa Tahun 2020

download image

Dengan pendapatuntuk mengembangkan kinerja dan mutu pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan masyarakat Desa pemerintah memandang perlu memperhatikan kemakmuran Perangkat desa mirip Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), dan Perangkat Desa lainnya lewat penyesuaian penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.

Atas pendapatsebagaimana tersebut di atas, pemerintah menatap perlu mengganti beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 wacana Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 ihwal Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 perihal Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan pertimbangan tersebut, maka pada 28 Februari 2019, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ini, pemerintah mengganti Pasal 81 sehingga menjadi sebagai berikut:
  1. Penghasilan tetap diberikan terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa).
  2. Bupati/Wali kota memutuskan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan: a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil kalangan ruang II/a; b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan c. besaran penghasilan tetap Perangkat desa yang lain paling sedikit Rp2.022.200,00 setara 100% dari honor pokok Pegawai Negeri Sipil kalangan ruang II/a.
“Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap sekurang-kurangnyaKepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa yang lain sebagaimana dimaksud mampu dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa,” suara Pasal 81 ayat (3) PP ini.

Menurut Pasal 81A PP ini, penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa yang lain diberikan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. Dalam hal Desa belum mampu menyanggupi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020.

Terkait pergantian Pasal 81 itu, maka Pasal 100 PP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah menjadi:

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa dipakai dengan ketentuan:
  • paling sedikit 70% dari jumlah budget belanja desa untuk mendanai: 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa tergolong belanja operasional pemerintahan desa, dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga; 2. Pelaksanaan pembangunan desa; 3. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan 4. Pemberdayaan masyarakat desa.
  • paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan 2. Tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
2. Penghasilan belanja desa sebagaimana dimaksud di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

PP ini menegaskan, hasil pengelolaan tanah bengkok atau istilah lain dapat dipakai untuk suplemen pemberian Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa yang lain selain penghasilan tetap dan pemberian Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas (Pasal 81).

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, yang sudah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 28 Februari 2019.

download image