Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pengisian Anggota Tubuh Permusyawaratan Desa (Bpd) Harus Menurut Keterwakilan Wanita

Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa  Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Harus Berdasarkan Keterwakilan Perempuan

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah forum yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa menurut keterwakilan kawasan dan ditetapkan secara demokratis.

Pengisian keanggotaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Harus Berdasarkan Keterwakilan Perempuan dikerjakan berdasarkan keterwakilan daerah, dan pengisian anggota Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Harus Berdasarkan Keterwakilan Perempuan menurut keterwakilan perempuan.

Dalam peraturan modern tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Harus Berdasarkan Keterwakilan Perempuan, yaitu Permendagri No 110 Tahun 2016 disebutkan bahwa kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri atas, pimpinan dan bidang.

Pimpinan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana diatur dalam PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Harus Berdasarkan Keterwakilan Perempuan berisikan satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris.

Bidang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Harus Berdasarkan Keterwakilan Perempuan terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Masing-masing bidang dipimpin oleh ketua bidang, dan pimpinan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Harus Berdasarkan Keterwakilan Perempuan dan ketua bidang merangkap selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pengisian keanggotaan BPD dikerjakan berdasarkan keterwakilan kawasan, dan pengisian anggota Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Harus Berdasarkan Keterwakilan Perempuan menurut keterwakilan perempuan.

Keterwakilan Wilayah


Adapun yang dimaksud dengan pengisian anggota Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Harus Berdasarkan Keterwakilan Perempuan berdasarkan keterwakilan daerah, ialah menentukan calon anggota Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Harus Berdasarkan Keterwakilan Perempuan dari bagian wakil wilayah penyeleksian dalam desa.

Unsur wakil daerah ialah masyarakat desa dari daerah penyeleksian dalam desa. Yang dimaksud dengan wilayah dalam desa mirip daerah dusun, rukun warga (RW) atau rukun tetangga (RT).

Sementara itu, jumlah anggota Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Harus Berdasarkan Keterwakilan Perempuan dari masing-masing wilayah ditetapkan secara proposional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Dalam Pasal 5 Ayat 2  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA disebutkan, jumlah anggota Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Harus Berdasarkan Keterwakilan Perempuan ditetapkan dengan jumlah gasal (ganjil), paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang.

Pun demikian, dalam penetapan jumlah anggota Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Harus Berdasarkan Keterwakilan Perempuan mengamati jumlah penduduk dan kesanggupan Keuangan Desa.

Keterwakilan Perempuan

Pengisian anggota Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Harus Berdasarkan Keterwakilan Perempuan sebagaimana diatur dalam PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dijalankan penyeleksian untuk menentukan satu orang perempuan selaku anggota Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Harus Berdasarkan Keterwakilan Perempuan.


Wakil wanita yakni perempuan warga desa yang memenuhi syarat kandidat anggota Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Harus Berdasarkan Keterwakilan Perempuan serta mempunyai kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan wanita.

Pemilihan unsur wakil wanita dilakukan oleh wanita warga desa yang mempunyai hak pilih.

Namun, yang perlu digaris bawahi yaitu ketentuan lebih lanjut tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Harus Berdasarkan Keterwakilan Perempuan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
download image