Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pengurusan Dan Pengelolaan Bumdes

download image
Pengurusan dan Pengelolaan BUMG / BUMDes

Bentuk Organisasi BUMDes

BUMDes dapat berisikan unit-unit perjuangan yang berbadan aturan.
Unit usaha yang berbadan hukum mampu berupa forum bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan penduduk .
Dalam hal BUMDes tidak memiliki unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa wacana Pendirian BUMDes.

BUMDes dapat membentuk unit usaha meliputi
Perseroan Terbatas selaku komplotan modal, dibuat menurut perjanjian, dan melaksanakan acara usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-seruan ihwal Perseroan Terbatas; dan
Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan ihwal lembaga keuangan mikro.

Organisasi Pengelola BUM Desa

Organisasi pengurus BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

1. Susunan kepengurusan organisasi pengurus BUMDes terdiri dari:
  • Penasihat;
  • Pelaksana Operasional; dan
  • Pengawas.
2. Penamaan susunan kepengurusan organisasi mampu memakai penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Penasihat dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

Penasihat

Penasihat berkewajiban :
  • menawarkan pesan yang tersirat kepada Pelaksana Operasional dalam melakukan pengelolaan BUMDes;
  • menawarkan anjuran dan pertimbangan mengenai dilema yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
  • mengendalikan pelaksanaan acara pengelolaan BUMDes.
Penasihat berwenang : 
  • meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional tentang persoalan yang menyangkut pengelolaan perjuangan Desa; dan
  • melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.
Pelaksana Operasional

Pelaksana Operasional :

Pelaksana Operasional mempunyai peran mengorganisir dan mengorganisir BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pelaksana Operasional berkewajiban :
  • melaksanakan dan mengembangkan BUMDes semoga menjadi forum yang melayani keperluan ekonomi dan/atau pelayanan umum penduduk Desa;
  • menggali dan mempergunakan potensi usaha ekonomi Desa untuk memajukan Pendapatan Asli Desa; dan
  • melakukan kerjasama dengan forum-lembaga perekonomian Desa lainnya.
Pelaksana Operasional berwenang :
  • membuat pembukuan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
  • membuat laporan pertumbuhan acara unit-unit perjuangan BUMDes setiap bulan
  • menawarkan laporan kemajuan unit-unit usaha BUMDes terhadap masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sedikitnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
Dalam melakukan kewajiban Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang perjuangan, terutama dalam mengorganisir pencatatan dan administrasi perjuangan dan fungsi operasional bidang perjuangan.

Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan keperluan dan mesti diikuti dengan uraian peran berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian tugas dan faktor pembagian kerja lainnya.

Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional mencakup:
  • masyarakat Desa yang memiliki jiwa wirausaha;
  • berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  • berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian kepada usaha ekonomi Desa; dan
  • pendidikan sekurang-kurangnyasetingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
Pelaksana Operasional mampu diberhentikan dengan alasan:
  • meninggal dunia;
  • sudah selesai periode bakti sebagaimana dikelola dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes;
  • mengundurkan diri;
  • tidak dapat melakukan tugas dengan baik sehingga menghalangi perkembangan kinerja BUMDes;
  • terlibat perkara pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pengawas

Pengawas mewakili kepentingan masyarakat.

Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
  • Ketua;
  • Wakil Ketua merangkap anggota;
  • Sekretaris merangkap anggota;
  • Anggota.
Pengawas memiliki keharusan menyelenggarakan Rapat Umum untuk membicarakan kinerja BUMDes sedikitnya 1 (satu) tahun sekali.

Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
  • penyeleksian dan pengangkatan pengurus
  • penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes; dan
  • pelaksanaan pemantauan dan penilaian kepada kinerja Pelaksana Operasional.
  • Masa bakti Pengawas dikelola dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.
Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ihwal Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
download image