Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Penjaringan Dan Penyaringan Bakal Calon Keuchiek

download image
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Keuchiek Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Keuchiek


Bagian Kedua 
Tata Cara Pencalonan 
Paragraf 1 
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon 
Pasal 14 
  1. Keuchik yang hendak berakhir masa jabatannya mesti menciptakan surat pemberitahuan kepada tuha peuet gampong paling usang 6 (enam) bulan sebelum rampung kala jabatannya. 
  2. Tuha peuet menurut surat pemberitahuan berakhir abad jabatan keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secepatnya membentuk P2K. 
  3. P2K melakukan penjaringan bakal kandidat dengan cara memberitahukan di tempat terbuka wacana adanya pelaksanaan pemilihan keuchik beserta persyaratannya, mensosialisasikan tata cara dan prosedur pemilihan serta mendapatkan pendaftaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja. 
  4. Jumlah bakal calon hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang. 
  5. Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) batas terakhir penjaringan bakal kandidat kurang dari 2 (dua) orang, maka penjaringan diperpanjang selama 6 (enam) hari kerja. 
  6. Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), maka atas ajakan tuha peuet, bupati/walikota mengangkat penjabat keuchik untuk kurun jabatan paling usang 1 (satu) tahun. 
  7. Masyarakat diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari kerja untuk menyampaikan keberatan terhadap P2K terhadap bakal calon yang telah diumumkan. 
  8. Keberatan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan identitas yang lengkap dan bukti/alasan yang cukup. 
Pasal 15
  1. Dalam rangka penjaringan, bakal kandidat keuchik mengajukan surat permintaan secara tertulis. 
  2. Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua P2K dengan melampirkan syarat-syarat : 
  • surat penyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia terhadap Pancasilan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia; 
  • surat pernyataan mampu mengerjakan syariat Islam bagi yang beragama Islam; 
  • surat informasi bisa membaca Al-Qur’an bagi yang beragama Islam yang dikeluarkan oleh kepala kantor problem agama kecamatan; 
  • surat informasi catatan kepolisian dari POLRI yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian sektor; 
  • surat informasi berdomisili di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir yang dibuktikan dengan foto copy kartu tanda penduduk; 
  • surat informasi sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah; 
  • daftar riwayat hidup; 
  • foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 
  • pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 10 inci 1 (satu) lembar; 
  • surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan politik bila terpilih menjadi keuchik; 
  • surat pernyataan bersedia berdomisili di gampong yang bersangkutan sehabis terpilih menjadi keuchik; 
  • surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD; dan 
  • m. surat pernyataan tidak mengundurkan diri kalau sudah ditetapkan menjadi calon keuchik. 
3. Surat izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) aksara l, harus mencantumkan kalimat jika yang bersangkutan terpilih menjadi kandidat keuchik, bersedia melepaskan yang bersangkutan dari jabatan organiknya, tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.

Paragraf 2

Keuchik yang mencalonkan diri untuk kedua kalinya

Pasal 16

  1. keuchik yang ingin mencalonkan diri untuk kedua kalinya, wajib menjalani cuti sejak ditetapkan selaku bakal calon keuchik sampai dengan penetapan calon keuchik terpilih 
  2. permintaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan terhadap bupati/walikota melalui camat 
  3. menurut surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka bupati/ walikota mengeluarkan surat cuti terhadap bakal kandidat keuchik yang bersangkutan dan menunjuk sekretaris gampong sebagai pelaksana peran. 
Pasal 17

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan observasi dan verifikasi oleh P2K yang jadinya ditetapkan dalam informasi program penyaringan bakal calon.

Paragraf 3

Penetapan Calon Keuchik

Pasal 18

  1. Penetapan calon keuchik ditetapkan dalam Keputusan P2K sekurang-kurangnya 2 (dua) orang kandidat. 
  2. P2K memberitahukan terhadap masyarakat melalui pengumuman resmi atau tertulis wacana calon yang telah ditetapkan. 
  3. Penetapan calon keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. 
  4. Dalam hal terdapat hanya 1 (satu) orang kandidat, maka pelaksanaan pemilihan Keuchik ditangguhkan hingga dengan P2K melaksanakan penjaringan ulang paling lama 7 (tujuh) hari. 
  5. Dalam hal tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka P2K melaporkan terhadap Tuha peuet. 
  6. Tuha Peuet sehabis mendapatkan laporan dari P2K melakukan musyawarah untuk mengajukan calon penjabat keuchik terhadap bupati/walikota. 
  7. Penjabat keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. 
Pasal 19
  1. Calon yang sudah ditetapkan dengan keputusan P2K tidak dibenarkan mengundurkan diri. 
  2. Dalam hal kandidat yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka pemilihan keuchik tetap dikerjakan setelah menerima pertimbangan bupati/walikota.
Donwload disini: Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009
download image